Eramuslim.com – Di tangan Ahok cs, pulau-pulau palsu hasil reklamasi Teluk Jakarta dikabarkan telah diiklankan di Tiongkok.
Asumsinya, pulau palsu itu akan dibeli Chinese upper class. Mereka akan membentuk koloni di sana. WNI akan diserap menjadi pembantu.
Pribumi komprador akan bekerjasama dalam bisnis. Menjadi second player. Suplier raw material. Saya kira, proyeksi ini bukan impian Presiden Suharto. Umumnya, kolonialisasi (penjajahan) menggunakan kekuatan senjata. Invasi. Sejak abad 15, Eropa lakukan itu.
Ada beberapa jenis kolonialisasi. Settler colony, dependency, plantation dan trading post colony.
Australia adalah contoh settler colony, di mana terjadi pemindahan penduduk secara masif. Akhirnya, new comers lebih banyak dari pribumi. Kolonialisasi sukses. Aborigin jadi paria di negeri sendiri. Ngga bisa apa-apa, diinjak rasial sovinisme bule dan common wealth.
Dependency colony diciptakan via tekanan senjata oleh colonizer yang mengendalikan pemerintahan lokal. Terhadap Indian contohnya. Budak-budak Afrika dikirim ke Jamaica ngebon di kebun-kebun pisang, tebu, kopi dan sebagainya. Semakin lama, secara bergenerasi, mereka membentuk koloni. Jenis kolonialisasi ini disebut plantation colony.
Tipe terakhir kolonialisasi adalah trading post seperti Singapura. Motif awal kolonialisasi ini adalah niaga. Lama-lama pribuminya jadi minoritas dan termarginalisasi.
Pulau reklamasi berfungsi sebagai Terra nullius (empty land). Koloni baru bisa dibangun di sana. Pak Harto mungkin tak mengira para taipan dan jenderal kolaboratornya akan masuk proyek yang dia inisiasi.
Bila benar, pulau reklamasi akan diisi penduduk dari Tiongkok maka itu akan jadi ancaman geo strategis. Ratusan ribu colonizer tepat berada di depan istana. Kekuatan uang mereka mudah jangkau pusat politik negara. Pihak keamanan dipengaruhi untuk jadi centeng. Tionghoa WNI menjadi kolaborator mereka. Negara pasti jatuh ke tangan “the bamboo network”.
Berikut videonya:
https://www.youtube.com/watch?v=2kTevQwegIk
Oleh: Zeng Wei Jian,
Aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak)
