Indonesia boleh jadi adalah negara yang punya kehebohan sendiri di banding negara-negara lain di dunia. Siapa sangka kalau pilkada di negeri ini merupakan yang terbanyak dan terepot di negeri mana pun yang melakukan sejenis pilkada.
Di tahun 2010 kemarin, tidak kurang dari 227 pilkada berlangsung di tingkat propinsi maupun kabupaten dan walikota. Belum lagi jika terjadi sengketa, pilkada pun akhirnya diulang. Ini berarti, hampir setiap hari berlangsung pilkada.
Menariknya, dari ratusan pilkada itu, 74 persennya bermasalah. Artinya, sebanyak 74 persen itu pilkada berujung ke pengadilan Mahkamah Konstitusi. Ada yang diputus tanpa pilkada ulang, ada juga yang akhirnya diulang.
Pertanyaannya, berapa besar anggaran negara tersedot buat pilkada yang terbanyak di dunia itu?
Kalkulasi yang didapat dari KPU, untuk tahun 2010 saja, tidak kurang dari 4,2 trilyun rupiah mengucur buat pilkada. Hitung-hitungan itu berbunyi: 50 sampai 70 milyar buat provinsi dan 7 sampai 10 milyar buat tingkat kabupaten dan walikota. Itu pun hitung-hitungan yang paling minimal. Karena kenyataannya, biaya pilkada membengkak hampir dua kali lipat.
Dan uang yang mesti keluar itu hanya dari kantong negara dalam hal ini APBD. Sementara, dari masing-masing calon punya hitung-hitungan sendiri.
Untuk tingkat provinsi, seperti yang diperkirakan Mendagri Gamawan Fauzi, setiap calon minimal sudah siap dengan uang sebesar 20 milyar rupiah. Itu pun tergantung daerah pemilihan. Untuk provinsi-provinsi besar seperti Jakarta, Jawa Barat, dan lain-lain; tentu tiap calon harus menyiapkan uang yang jauh lebih besar.
Lalu, buat apa uang sebesar itu dalam proses pilkada? Nah, inilah yang lebih menarik lagi. Dan mungkin, hanya di Indonesia yang berlangsung seperti ini.
Uang dari calon peserta pilkada itu dialokasikan buat kampanye, atribut, dan satu lagi: transaksi dengan parpol pendukung. Karena umumnya, para calon peserta bukan berasal dari orang parpol.
Menariknya lagi, di kebanyakan proses pilkada, para parpol pendukung lebih cocok melakukan kesepakatan kerjasama dengan calon-calon yang bukan kader partainya sendiri. Dan incaran parpol yang paling utama adalah calon yang masih menjabat sebagai kepala daerah atau incumbent.
Kalau saja di satu pilkada, parpol dapat uang 20 persen dari alokasi anggaran calon, bisa dibayangkan, berapa penghasilan parpol untuk 227 pilkada di tahun 2010 kemarin. Wow, luar biasa!
Mungkin, apa yang saat ini selalu dipikirkan tentang pilkada oleh para pimpinan parpol adalah kalau saja kaderku tahu betapa nikmatnya proyek pilkada, mungkin mereka akan berdoa agar selalu ada pilkada setiap hari. mnh
foto: gendingan
