“Padahal terdapat penyelundupan hukum di dalam, untuk siapa, ya, untuk oligarki,” ujarnya.
Renie mencontohkan bahwa dulu, mahasiswa dan kelompok lainnya bergerak menentang Revisi Undang-undang KPK, bahkan sampai memakan korban jiwa.
Namun, Jokowi sebagai pemimpin tidak mendengarkan aspirasi masyarakat dan membiarkan Undang-Undang itu disahkan.
“Ketika dia membiarkan itu terjadi terus menerus, kenapa kami tidak memberi julukan lain,” kata Renie.
“Kalau Soekarno adalah Bapak Proklamator, Soeharto adalah Bapak Pembangunan, enggak salah ketika kami kasih julukan Presiden Jokowi sebagai Bapak Oligarki Indonesia,” sambungnya.
Renie menjelaskan bahwa Jokowi memiliki kepentingan oligarki sehingga gerakan demokrasi dibungkam.
Menurutnya, hal itu terjadi di berbagai sektor, seperti masyarakat adat, buruh, petani, mahasiswa, dan sebagainya.
Bahkan, kata Renie, ketika kelompok tersebut bersuara, mereka akab langsung dibungkam dan dibentengi aparat keamanan TNI-Polri.
“Kami lihat saja apa yang terjadi baru-baru ini, apa yang terjadi di Wadas, apa yang terjadi di Kalsel kemarin, bagaimana mungkin kami lupa atas kekejaman itu,” jelas Renie
“Darah-darah manusia yang terpaksa mengucur karena kekejaman aparat TNI-Polri yang katanya mengayomi, melindungi, ternyata justru memberi rasa tidak aman, terancam, dan trauma dengan mereka,” lanjutnya. (gelora)
