Eramuslim.com – Seorang mukmin yang sungguh-sungguh dalam Islam, Kadyrov juga menulis bahwa ia dan sekutu-sekutunya tidak akan membiarkan siapa pun menghina Nabi, bahkan jika hal ini akan mempertaruhkan hidup mereka.
“Jika kita masih diam ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa mendapatkan jutaan orang turun ke jalan di seluruh dunia untuk memprotes orang-orang yang berkomplot pada penghinaan terhadap perasaan keagamaan umat Islam. Apakah ini yang Anda inginkan? “terangnya, yang ditujukan oleh para pemimpin politik dunia Barat.
Kepala republik Chechnya itu juga menyarankan media massa telah “membiarkan diri untuk terlibat dalam skandal,” dan harus meminta maaf kepada umat Islam untuk mengakhiri kontroversi.
“Perdamaian dan stabilitas lebih penting bagi semua orang daripada hak segelintir wartawan untuk tidak menghormati Nabi,” tulisnya.
Dengarkan statement pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov:
“You can’t just let potential terrorists out of prison’ in France”
Akar Permasalahan: Sebelumnya, Prancis Konsisten Dukung Palestina di PBB
Prancis menyatakan akan mendukung usaha Palestina untuk meningkatkan statusnya di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada sidang Majelis Umum pekan ini, hanya setahun setelah gagal memperoleh keanggotaan negara penuh.
Menteri Luar Negeri Laurent Fabius menegaskan kembali “sikap konsisten” Paris mengenai masalah itu sejak bulan April 2014 lalu dan mengemukakan kepada Majelis Nasional bahwa Prancis, salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan memutuskan bagi status satu negara peninjau non-anggota” bagi Palestina, lapor AFP melalui republika.co.id.
Laurent Fabius, perdana menteri Perancis periode 1984 – 1986.
“Anda tahu bahwa selama bertahun-tahun sikap konsisten Prancis mengakui negara Palestina,” katanya mengulangi kembali bahwa mantan presiden Prancis Francois Mitterrand mempertahankan sikap itu dalam pidatonya tahun 1982 di parlemen Israel.
Laurent Fabius sempat menjabat sebagai Menteri Anggaran (1981–1983), Presiden Majelis Nasional (1997-2000) dan Menteri Keuangan (2000-2002) bahkan sebagai Perdana Menteri Perancis periode 1984-1986 dan kini ia menjabat Menteri Luar Negeri sejak tahun 2012 lalu, hingga sekarang.
Sikap itu tidak berubah bahkan selama masa jabatan mantan presiden Nicolas Sarkozy ketika Palestina diteima menjadi anggota anggota UNESCO tahun lalu, katanya dan menambahkan pengakuan atas Palestina adalah salah satu bagian penting kampanye presiden Prancis sekarang Francois Hollande.
“Karena itu mengapa ketika masalah itu diajukan pada Kamis dan Jumat, Prancis akan menanggapi dengan ‘ya,’” katanya. Rancangan resolusi yang mengusahakan peningkatan status itu juga menyerukan Dewan Keamanan PBB “mempertimbagkan dengan baik” permintaan Palestina bagi keanggotaan penuh yang diajukan setahun lalu.
Seorang muslimah Perancis menggunakan ikat kepala bertuliskan “fraternité” yang berarti “brotherhood” atau “persaudaraan”
Amerika Serikat, sekutu kuat Israel menghambat tindakan itu di Dewan Keamanan PBB yang beraggotakan 15 negara itu. Inggris belum memutuskan apakah akan mendukung resolusi itu, kata dubes negara itu untuk PBB Mark Lyall Grant.
Ia mengemukakan kepada wartawan bahwa Inggris yakin Palestina harus menunda permohannya, tetapi masalah itu akan dibicarakan dengan Pamerintah Palestina dan akan memutuskan “pada waktunya” tentang keputusan itu.
Kementerian luar negeri Austria Selasa juga mengatakan pihaknya akan mendukung usaha Palestina itu dan menyatakan bahwa lebih dari separuh anggota Uni Eropa yang berjumlah 27 negara akan mendukung usul itu. Resolusi baru itu juga akan menyerukan penyelesaian krisis Timur Tengah itu dengan visi dua negara, satu negara Palestina yang independen, berdaulat, demokratis, berlanjut, hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel, atas dasar perbatasan sebelum tahun 1967.”
Novembr 2014: Usai Voting, Parlemen Prancis Mengakui Negara Palestina
Cita-cita Palestina menjadi negara merdeka dan diakui negara-negara di dunia perlahan mulai terwujud. Setelah Swedia mengakui Palestina, Prancis dikabarkan akan mengikuti langkah Negara Skandinavia tersebut. Keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius. Hal itu diutarakan Fabius dalam twitter pribadinya.
