Hari-hari ini kita disibukkan dengan kasak-kusuk koalisi dan capres ini dan itu. Namun tahukah Anda jika semua itu, sesungguhnya sudah ditentukan jauh hari di atas meja para pimpinan imperialis dunia di mana Rotschild dan Rockefeller menjadi anggotanya. Mau bukti?
*
Kemashyuran kekayaan Nusantara telah dikenal dunia sejak ribuan tahun sebelum masehi. Bangsa-bangsa Eropa pun berdatangan, seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan lainnya. Niat bangsa-bangsa ini ke Nusantara tidak hanya berdagang namun juga untuk menguasainya sekaligus menyebarkan ajaran salib di tanah yang dianggap kafir ini. Kita mengenalnya dengan slogan Tiga G: Gold, Glory, dan Gospel.
Dimulailah masa-masa penuh kegelapan di Nusantara di mana Belanda dianggap sebagai bangsa yang paling lama mampu menjajah tanah yang kaya ini. Sejarah telah mencatat bagaimana akhirnya secara politis bangsa Indonesia mampu memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Secara aklamasi Soekarno diangkat menjadi presiden. Dan seorang Soekarno yang lebih dari 25 tahun masa hidupnya dijalani di belakang terali besi kaum penjajah sungguh-sungguh mengetahui jahatnya sistem kolonialisme dan imperialisme.
Soekarno menggariskan arah politik anti neo-kolonialisme dan anti neo-imperialisme, dengan bekerja keras agar Indonesia bisa mandiri. Budiarto Shambazy, Wartawan Senior Kompas, dalam kata pengantar buku John Perkins menuliskan, “Sejak 1951 Soekarno membekukan konsesi bagi MNC—Multi National Corporate—melalui UU No. 44/1960 yang berbunyi, “Seluruh pengelolaan minyak dan gas alam dilakukan negara atau perusahaan negara.” …Pembekuan konsesi membuat MNC kelabakan karena laba menurun. Tiga besar (Stanvac, Caltex, dan Shell) meminta negosiasi ulang, namun Soekarno mengancam akan menjual seluruh konsesi ke negara-negara lain jika mereka menolak UU N0.44/1960 tersebut. Pada Maret 1963 Soekarno mengatakan, “Aku berikan Anda waktu beberapa hari untuk berpikir dan aku akan batalkan semua konsesi jika Anda tidak mau memenuhi tuntutanku.”
Soekarno pada prinsipnya memang menentang korporatokrasi, sangat berbeda dengan Suharto yang malah menjadi pelayannya yang teramat sangat baik. Tak heran jika utang luar negeri di masa Soekarno hanya 2,5 miliar dollar AS, sedangkan di masa Suharto mencapai 100 miliar dollar AS (!). Sayangnya, sampai detik ini tak ada satu pun pemimpin Indonesia yang seperti Soekarno, menolak hegemoni korporatokrasi asing terhadap bangsa dan negara ini. Bahkan ketika anak biologis Soekarno, Megawati Soekarnoputeri menjadi presiden pun, dia dalam fakta politik-ekonominya lebih condong ke kiblatnya Suharto ketimbang Soekarno. Kasus penjualan gas alam Tangguh yang irasional ke Cina merupakan bukti paling jelas tentang hal ini.
Disebabkan Soekarno tidak mau tunduk pada kepentingan Nekolim inilah, akhirnya CIA menjatuhkannya dan menaikkan Jenderal Suharto menjadi presiden menggantikan Soekarno. Kejatuhan Soekarno dirayakan secara besar-besaran di Washington. Presiden Richard Nixon menyebutnya sebagai, “Upeti besar dari Asia Tenggara…”
“Bos Perkins, Charlie Illingworth mengingatkan bahwa Presiden AS Richard Nixon menginginkan kekayaan alam Indonesia diperas sampai kering. Di mata Nixon, Indonesia ibarat real-estate terbesar di dunia yang tak boleh jatuh ke tangan Uni Soviet atau Cina…,” demikian tulis Budiarto Shambazy.
Bagi yang ingin mengetahui sedikit tentang perbedaan arah politik-ekonomi Soekarno dengan Suharto, dan intervensi CIA serta korporatokrasi AS di Indonesia, silakan melihat film dokumenter “New Rulers of the World” dari John Pilger di Youtube yang terdiri dari enam episode. Film yang aslinya berbahasa Inggris itu sudah tersedia dengan terjemahan bahasa Indonesianya.
Begitu Soekarno jatuh, pada bulan November 1967, Jenderal Suharto mengirim satu tim ekonomi yang disebut banyak kalangan sebagai Mafia Berkeley, menghadap para CEO MNC seperti Rockefeller di Swiss, dan mengggadaikan hampir seluruh kekayaan alam Indonesia.
Pertemuan Mafia Berkeley-Rockefeller di Swiss
Di Swiss, sebagaimana bisa dilihat dari film dokumenter karya John Pilger berjudul “New Rulers of the World”, Mafia Berkeley ini atas restu Suharto menggadaikan seluruh kekayaan alam negeri ini ke hadapan Rockefeller cs. Mereka mengkavling-kavling bumi Nusantara dan memberikannya kepada pengusaha-pengusaha Yahudi tersebut. Gunung emas di Papua diserahkan kepada Freeport, ladang minyak di Aceh kepada Exxon, dan sebagainya. Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967 pun dirancang di Swiss, menuruti kehendak para pengusaha Yahudi tersebut.
Disertasi Doktoral Brad Sampson (Northwestern University-AS) menelusuri fakta sejarah Indonesia di awal Orde Baru. Prof. Jeffrey Winters diangkat sebagai promotornya. Indonesianis asal Australia, John Pilger dalam New Rulers of The World, mengutip Sampson dan menulis: “Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’ (istilah pemerintah AS untuk Indonesia setelah Bung Karno jatuh dan digantikan oleh Soeharto), maka hasil tangkapannya itu dibagi-bagi.
The Time Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa, Swiss, yang dalam waktu tiga hari membahas strategi pengambil-alihan Indonesia. Para pesertanya terdiri dari seluruh kapitalis yang paling berpengaruh di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian Development Bank, Chase Manhattan, dan sebagainya. Di seberang meja, duduk orang-orang Suharto yang oleh Rockefeller dan pengusaha-pengusaha Yahudi lainnya disebut sebagai ‘ekonom-ekonom Indonesia yang korup’.”
“Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ‘The Berkeley Mafia’ karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikannya yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya. Tim Ekonomi Indonesia menawarkan: tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar.”
Masih dalam kutipan John Pilger, “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi sektor demi sektor.” Prof. Jeffrey Winters menyebutnya, “Ini dilakukan dengan cara yang amat spektakuler.”
“Mereka membaginya dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar satunya, perbankan dan keuangan di kamar yang lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja lainnya, mengatakan, ‘Ini yang kami inginkan, itu yang kami inginkan, ini, ini, dan ini.’ Dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi. Tentunya produk hukum yang sangat menguntungkan mereka (dan sangat merugikan bangsa Indonesia). Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.”
(Bersambung / Rizki Ridyasmara)
