Eramuslim.com – Masih ingat saat debat capres antara Prabowo dengan Jokowi beberapa waktu lalu, salah satunya terkait permasalahan garis batas negara di Kepulauan Natuna yang sangat kaya dengan gas dan minyak bumi. Ketika itu dengan sangat entengnya Jokowi menjawab jika Indonesia tidak akan ikut-ikutan dalam permasalahan tersebut. Jokowi mengatakan, kedaulatan Indonesia tidak terganggu dengan adanya kasus di laut China Selatan. “Enggak ada. Tadi saya sampaikan enggak ada itu. Itu urusannya Tiongkok dengan Filipina,” jelasnya usai debat di Hotel Holiday Iin, Jakarta Utara, Minggu (22/6/14).
Tentu saja, jawaban seperti itu menandakan Jokowi sama sekali buta terhadap permasalahan yang ada di Natuna.
Namun untunglah, ketika sudah dilantik menjadi presiden, Jokowi bisa belajar tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Natuna sehingga dalam wawancaranya dengan Surat Kabar Jepang, Yomiuri Shimbun, dia mengkritik pemerintah China yang memasukkan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian wilayahnya. Jokowi menilai China perlu hati-hati menentukan peta perbatasan lautnya.
“Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apa pun,” kata Jokowi.
Tindakan klaim China di daerah Laut China Selatan sudah terjadi sejak lama. Konflik di daerah tersebut bahkan melibatkan 6 negara, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, China dan Taiwan. Setiap negara berusaha mematok landas kontinen masing-masing, mengingat di perairan itu kaya sumber daya alam.
Khusus Kepulauan Natuna, mengapa China ngotot pada wilayah ini?
Daerah yang memiliki luas sekitar 141.901 Km2 ini disebut memiliki kekayaan alam melimpah. Disebut cadangan gas alam di kepulauan tersebut terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia.
Hitungan pemerintah mengacu pada salah satu ladang gas alam yaitu Blok Natuna D-Alpha, di mana menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik (TCT). Jika diambil, cadangan gas alam itu tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang.
Sementara, potensi gas yang recoverable atau yang bisa diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 tcf (triliun cubic feet) setara dengan 8,383 miliar barel minyak.
Total, jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut. Maka wajar saat sejumlah ahli mengklaim wilayah ini memiliki cadangan energi terbesar di dunia.
Itu baru dari sisi volume, jika diuangkan, kekayaan gas Natuna bernilai mencapai Rp 6.000 triliun. Angka ini didapat dari asumsi rata-rata minyak selama periode eksploitasi sebesar USD 75 per barel dan kurs Rp 10.000 per USD. Nilai kekayaan ini sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini yang hanya sekitar Rp 1.700 triliun.
Gurihnya kekayaan alam di Kepulauan Natuna membuat beberapa perusahaan asing seperti Petronas (Malaysia), ExxonMobil (AS), Chevron (AS), Shell (Inggris-Belanda), StatOil (Norwegia), ENI (Italia), Total Indonesie (Perancis), dan China National Petroleum Corporation (China) tak ingin melepas potensi untung besar ini.
Seperti diketahui, China secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB.
Garis putus-putus yang diklaim pembaruan atas peta 1947 itu membuat Indonesia berang. Padahal RI sebenarnya berencana menjadi penengah negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan.
Usut punya usut, klaim yang bikin repot enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan). Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan.
China sejauh ini telah bersengketa sengit dengan Vietnam dan Filipina akibat klaim mereka di Kepulauan Spratly.
Bagaimana pun Idnonesia harus dan wajib mempertahankan Blok Natuna sebagai bagian dari NKRI. Dalam tulisan selanjutnya akan dipaparkan pengerahan kekuatan militer secara diam-diam yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan NKRI. (Bersambung/Rz)
