Sejatinya, kesehatan adalah hal vital yang mesti dijamin oleh negara. Tapi negara malah tak sungkan berlepas tangan, memangkas hak miskin untuk dibantu disejahterakan. Buru-buru mengambil keputusan penonaktifan. Sementara rakyat lain diburu untuk taat bayar iuran. Dan jika tak tepat waktu membayar, sanksi pun siap dilayangkan.
Iuran dinaikkan, jutaan peserta dinonaktifkan, dan diminta kembali melakukan pendaftaraan jika masih mau jaminan kesehatan diberikan. Malang nian kondisi rakyat di negeri yang konon kaya raya ini. Himpitan ekonomi yang sulit tak cukup membuat penguasa kasihan. Kini ditambah lagi dengan jeratan keruwetan BPJS yang sungguh menyakitkan.
Mana suara pemimpin negeri? Bukankah mereka harus bertanggungjawab atas hal ini?
Sayangnya, mereka sedang sibuk dengan urusan mengamankan kursi di parlemen, lalu mencari posisi untuk anggota partainya dalam pemerintahan. Sementara sang pemimpin utama, sedang sibuk atas pencalonan anak sendiri naik ke kursi kekuasaan di kampung halaman. Dan tentu saja, berasyik masyuk dengan berbagai proyek mercusuar yang menjadi jalan asing menguasai berbagai kekayaan milik rakyat kebanyakan.
Padahal bukankah pemimpin layaknya seorang pelayan? Sebagaimana Rasulullah Saw pernah sabdakan : “ Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” (HR Ibnu Asakir, Abu Nu’aim).
Semestinya, negaralah yang wajib melayani rakyat atas segala kebutuhan dasar mereka. Dan kesehatan hanyalah salah satunya. Negara wajib memenuhi layanan kesehatan dengan murah bahkan cuma-cuma. Bukan sebaliknya, rakyat yang justru melayani penguasa dengan memasok kantong keuangan negara demi kepentingan mereka dan kroni-kroninya.
Sungguh jahat sistem hidup yang sekarang sedang diterapkan. Yang membuat penguasa kehilangan rasa kemanusiaan. Dan negara kehilangan kedaulatan. Hingga kekayaan melimpah ruah yang Allah swt berikan, tak bisa jadi modal kesejahteraan, apalagi membawa keberkahan. MENYAKITKAN! (*)
*Penulis: Zainab Ghazali
[swa]
