Oleh Edy Mulyadi*
Ada yang baru dari drama persiapan pengumuman kabinet Jokowi-JK. Nama Sofyan Djalil tiba-tiba saja mencuat. Dia, konon, jadi ‘kuda hitam’ untuk posisi Menteri Koordinator Perekonomian.
Kepada media, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) itu sendiri mengaku memang ditawari masuk kabinet oleh Jusuf Kalla (JK). Namun dia mengatakan (saat itu) belum diundang Jokowi ke Istana.
Saya sendiri merasa pernah lumayan dekat dengan Sofyan. Kami sama-sama di Pelajar Islam Indonesia (PII). Tentu saja, dia senior jauh di atas saya. Paling tidak, kami sekarang sama-sama di Perhimpunan Keluarga Besar PII yang kini dipimpin Soetrisno Bachir. Satu hal yang pasti, kami pernah sama-sama menangani komunikasi eksternal PT PLN (Persero) sebagai konsutan. Waktu itu, dia meminta saya menjadi Team Leader proyek ini.
Masuknya nama Sofyan sebetulnya tidak terlalu aneh. Dia bisa disebut orang dekat JK. Sofyan diektahui membantunya ketika bertarung di konvensi capres Partai Golkar. Dia terlibat dalam Tim Lembang 9.
Pria kelahiran Aceh Timur, Aceh, 23 September 1953 ini menjadi manajer kampanye JK saat menjadi cawapres SBY. “Awalnya saya memang direkrut sebagai profesional. Namun seiring waktu, ternyata pak JK merasa cocok dengan saya. Itulah sebabnya saya kemudian bergabung sebagai relawan,” ujar Sorfyan kepada saya suatu ketika.
Kedekatan mantan Menteri BUMN itu juga tergambar ketika JK mengajaknya menjadi salah satu anggota tim penyelesaian konflik Aceh pada perundingan di Helsinki. Singkat kata, tidak keliru jika dikatakan Sofyan adalah orangnya JK.
Creating value BUMN
Pertanyaannya kini, cocokkah dia bila didapuk menjadi Menko Perekonomian? Buat Sofyan, seoal-soal ekonomi memang bukan barang yang asing. Suami dari Ratna Megawangi ini dikenal sebagai salah satu ahli pasar modal.
Ketika menjadi Deputi Menteri BUMN (Tanri Abeng), kepada saya dia sempat memaparkan ide-idenya seputar creating value BUMN, di kantornya. Saat itu dia mengakui, bahwa konsep itu sebenarnya datang dari sang bos, Tanri Abeng.
Gagasan creating value BUMN itu menemukan jalan mulusnya, saat dia akhirnya menjadi Menteri BUMN. Salah satu langkah penting yang dilakukannya adalah, mengisi posisi direksi BUMN dengan para profesional. Maklum, selama ini direksi BUMN biasanya menjadi tempat berlabuhnya pensiunan pejabat eselon II departemen teknis terkait.
Sofyan pula yang menempatkan Jimmy Gani sebagai Dirut PT Sarinah (Persero). Padahal, Jimmy saat itu masih terbilang amat belia. Kalau tidak alah usianya belum genap 33 tahun. Ketika bertemu saya, Sofyan mengatakan agak surprise juga ada anak muda yang melamar menjadi direksi BUMN.
“Ucapan yang pertama saya katakan kepada dia adalah, ‘anda masih muda sekali, ya” kata Sofyan kepada saya menirukan ucapannya saat menemui Jimmy yang tengah menunggunya saat akan wawancara calon direksi.
Dalam satu obrolan ringan di ruang kerjanya, ketika saya konfirmasi, Jimmy yang anak diplomat itu membenarkan ucapan Sofyan tadi. Dia bahkan mengaku saat itu hanya melamar sebagai direksi BUMN, bukan untuk Sarinah, apalagi untuk posisi Dirut.
Tapi, seperti diceritakan kepada saya, Sofyan mengaku terkesan kepada Jimmy. Itulah sebabnya dia tidak ragu-ragu menempatkan anak muda yang kemudian memperkenalkan Sarinah sebagai ‘Indonesia Imporium’. Lewat Indonesia Imporium Jimmy memadukan konsep asing dengan Indonesia sehingga menjadi akulturasi di Sarinah.
Di tangan Sofyan, BUMN memang menjadi lebih bersinar. Salah satu sebabnya ya itu tadi, dia menempatkan para profesional di jajaran direksi. Jimmy bukanlah satu-satunya profesional nonpartisan yang dia tunjuk memimpin BUMN.
Langkah ini tidak mengherankan. Karena dalam buku Transformasi BUMN Menuju Pentas Global, Sofyan menulis, salah satu kunci sukses BUMN adalah dalam proses perekrutan direksi. Rekrutmen harus menghindari intervensi politik, sehingga para direksi akan fokus untuk bekerja ketimbang bermain politik.
The right man on the wrong place
Dengan rekam jejak dan latar belakang pendidikan serta pengalamannya, rasanya Sofyan kurang pas kalau dipolot menjadi Menko Perekonomian. Akan jauh lebih baik bila JK mengusulkan kepada Jokowi, untuk posisi Menteri BUMN. Bukankah lebih baik bila Sofyan diberi kesempatan untuk mengeksekusi gagasannya tentang creating value BUMN yang belum tuntas? Maklum, saat itu dia hanya menjabat selama dua tahun, seiring berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1.
Bila JK ngotot menempatkannya sebagai Menko Perekonomian, saya malah khawatir Sofyan akan menjadi the right man on the wrong place. Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra bahkan menyarankan agar Jokowi tidak ‘berjudi’ dengan nasib perekonomian Indonesia, khususnya saat situasi ekonomi dunia masih morat-marit.
Gimana pak JK? Lha mbok sampeyan ndak usah terlalu ngotot gitu, lah. Biarkan Presiden Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif menyusun kabinet, bekerja dengan tenang dan jernih. Usul dan saran, tentu saja, boleh. Apalagi sebagai Wapres, tentu Anda sangat berhak untuk itu. Tapi, tidak boleh (terlalu) memaksa ya. Jangan sampai kesan publik tentang JK yang berusaha menjadi The real President malah seperti menemukan pembenaran, lho… (*)
Jakarta, 25 Oktober 2014
Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)
