KEMACETAN lalu lintas di Jakarta luar biasa. Penyebabnya, pertambahan jumlah kendaraan ibarat deret ukur. Sedangkan pertambahan panjang dan lebar jalan ibarat deret hitung. Tidak akan ada titik temu. Ada usaha untuk mengurangi kemacetan, antara lain kebijakan “3 in 1”, namun dinilai gagal. Lantas ada gagasan menerapkan sistem GG (ganjil genap). Namun ada logika, kalau di negara lain gagal, maka di Indonesiapun pasti gagal. Ada gagasan yang menggunakan logika, kalau sistem ERP berhasil di negara lain, maka di Indonesia pasti juga berhasil. Padahal, semuanya belum tentu.
Sistem GG maupun sistem ERP masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Sistem GG, jika berhasil, bisa mengurangi kemacetan pada ruas tertentu sekitar 40%. Sistem ERP, jika bisa mengurangi kemacetan, angkanya belum bisa dipastikan. Artinya, jika tarif ERP murah, maka tetap terjadi kemacetan. Jika tarifnya pas, sulit dipastikan berapa tarif pas karena kemampuan ekonomi pemilik kendaraan pribadi tidak sama. Jika mahal, maka sistem ERP hanya untuk orang kaya, konglomerat atau para koruptor saja. Artinya, walaupun sama-sama membayar pajak, namun ada diskriminasi dalam pelayanan berlalu lintas.
Perlu dicatat bahwa keberhasilan sistem ERP di Singapura tidak semata-mata hanya karena sistem tersebut, tetapi adanya kebijakan-kebijakan lainnya. Antara lain, di samping tersedianya transportasi umum yang secara kualitas dan kuantitas memadai (yang belum dimiliki pemerintah Indonesia), juga adanya pembatasan kepemilikan kendaraan (yang pemerintah Indonesia tidak berani memberlakukannya), pajak kendaraan bermotor yang sangat tinggi (yang pemerintah Indonesia ragu-ragu untuk memberlakukannya), dan tarif parkir yang sangat tinggi di lokasi-lokasi komersial (yang pemerintah Indonesia takut diprotes para pemilik kendaraan bermotor). Dan yang lebih parah adalah sikap mental masyarakat Indonesia yang lebih suka naik kendaraan pribadi daripada naik transportasi umum. Apakah sistem ERP bisa mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta? Berapa persen? Masih meragukan. Yang pasti sistem ERP hanya untuk orang kaya,konglomerat dan koruptor sekaligus merupakan diskriminasi berlalu lintas bagi para pembayar pajak kendaraan bermotor.
Hariyanto Imadha
BSD Nusaloka Sektor XIV-5
Jl.Bintan 2 Blok S1/11
Tangerang Selatan
