Sebuah jalan dakwah, jalan kebenaran, pastilah akhirnya menemukan ujian di setiap marhalah yang ia lewati untuk mengetahui seberapa kuat ketahanan dirinya. Ketika ia lulus dari ujian itu maka ia telah melompat ke tingkat yang lebih tinggi dalam perjuangannya. Inilah titik pertaruhan itu, sebuah gerakan diuji disini. Ketika ia sukses melewati ujian itu bisa jadi jalan ke depan ibaratnya semakin menyala terang dalam kejelasan, sementara bila ia gagal, maka pada titik ini tidak sedikit pergerakan yang menemukan titik akhirnya pada ujian ini. Ia bisa jatuh, terseok-seok, mungkin tidak bangun lagi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebuah partai yang mengusung dakwah Islam terlanjur lahir, bahkan tidak muluk-muluk bila dikatakan terlanjur mengukir sejarahnya. Ia terlanjur dikenal, terlanjur ibaratnya tidak sekedar nyemplung ke dalam dunia perpolitikan Indonesia, bahkan ia bisa dibilang telah mewarnai lautan politik itu dengan warna-warna emasnya.
Kini, momentum pergantian kekuasaan 2009 memberi sebuah celah sejarah, dimana kesalahan dalam memasukkan koin di sini akan berakibat fatal terhadap kelangsungan hidupnya, tidak menutup kemungkinan juga sebaliknya, kecermatan, kecemerlangan strategi sehingga menghasilkan keputusan yang benar-benar strategis disini akan mampu mengangkatnya menjadi sosok pahlawan yang tak kan mudah dilupakan orang.
Momentum bersejarah 2009 telah hadir. Pemilu Legislatif telah usai. Pemilu yang diwarnai berbagai in trick politik telah selesai, meski diam-diam kita tetap percaya bahwa tidak semua politisi di negeri ini busuk dengan trick-tricknya mengelabuhi rakyat. Selalu, harapan adanya orang baik di negeri ini masih ada. Kini kita segera menyambut momen yang tidak kalah penting, pemilihan presiden.
Terhembus isu PKS akan berkoalisi dengan Demokrat, PDIP, atau partai-partai lain. Isu ini mengundang banyak komentar. Tentu saja ini ddihubungkan dengan citra PKS sebagai partai yang mengaku partai dakwah. Partai apa yang akan dipilih PKS untuk menyempurnakan kerja-kerja dakwahnya ke depan? Disisi lain ada pertanyaan dan usulan: Bagaimana kalau berkoalisi dengan partai-partai Islam?
Ibarat berjalan, PKS kini tengah di persimpangan jalan. Tidak hanya membentang dua cabang jalan kini dihadapannya, bisa tiga, empat, atau berapapun jalan sesuai kemampuan partai ini melihatnya.
PKS dikenal berideologi Islam yang solid, mapan, dan tidak tergoyahkan. Disatu sisi ia juga sudah mengumandangkan wacana keterbukaan sehingga bisa lebih membaur. Di sisi lain, lihatlah realita pemenang pemilu legislatif kemarin, 3 besar partai yang menang tidak ada satupun yang berasas Islam. Kira-kira, di persimpangan jalan ini, PKS akan memilih jalan apa? Ada banyak kemungkinan yang bersliweran dalam benak PKS sekarang. Bila ia berhenti terlalu lama, roda politik Indonesia mungkin sudah akan segera menggilasnya.
Poros Partai Islam Indonesia
Satu wacana menarik yang mulai mendengung-dengung saat pintu koalisi telah terbuka untuk menghadapi pemilu presiden Juni mendatang. Partai-partai Islam (baik secara asas maupun basis massa adalah Islam) seperti PPP, PKB, PKNU, PBB, PAN, dan PKS sendiri memiliki peluang besar untuk berkoalisi dan membentuk gabungan partai Islam Indonesia – Poros Partai Islam.
Pertama, mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Kenapa selama ini kita terpecah-belah dalam banyak partai sementara kita sama-sama mengusung nilai Islam? Sebuah pendapat yang cukup rasional dan realistis.
Kedua, Kebangkitan Islam Indonesia. Sebenarnya ini bukan hal baru lagi, tengoklah saat ini poduk-produk Islam semakin diminati. Kepemimpinan Islam, ekonomi syariah, pendidikan dengan sistem Islam semakin mudah ditemui di negeri kita. Mulai merebaknya wacana back to Islam pada dasarnya memberi angin segar pada dunia Islam untuk bengkit. Begitu pun dengan momentum nasional ini, saatnya Islam menjadi pemimpin Indonesia. Wacana kepemimpinan Islam mulai menguat di kalangan umat Islam sendiri, sehingga bila partai-partai Islam bersatu dan mengusung satu kepemimpinan, kepemimpinan Islam, memiliki peluang besar untuk menang dalam pilpres nanti.
Ketiga, perolehan suara partai-partai Islam Indonesia di pileg kemarin bila digabung akan menjadi satu kekuatan yang signifikan sebagai penyalur aspirasi masyarakat Indonesia. Jumlah suara dari partai-partai Islam tersebut bila digabung bisa menghasilkan lebih dari 30%. Ini cukup kuat untuk menjadi daya dorong maupun daya tekan dalam hal mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Setidaknya tiga poin di atas cukup menjadi alasan logis para pendukung terbentuknya Poros Partai Islam Indonesia, selain alasan ideologis yang paling mendasar: PKS kan berideologi Islam, kenapa memilih berkoalisi dengan partai-partai yang asasnya atau basis massanya yang bukan Islam?
Sudah cukupkah ini menjadi jalan terang bagi PKS untuk menerima usulan membentuk Poros Partai Islam untuk mengislamisasikan Indonesia sesuai visinya membentuk negara madani? Bersatu dengan saudara-saudara sendiri melawan kekuatan ’non-Islam’ dengan gerakan yang diperkirakan jauh lebih masif?
Berikut ini mungkin bisa menjadi pertimbangan:
Pertama, tengoklah kondisi umat Islam Indonesia. Aliran pemikiran dalam Islam yang beraneka ragam, tradisi dan budaya Islam yang majemuk, serta kondisi masyarakat Islam yang plural, akankah bersatu dengan istilah Poros Tengan Umat Islam dengan kondisi tersebut?
Ada orang yang sangat fanatik berpikir, ada yang tengah-tengah, ada yang justru bebas kebablasan. Ada yang setuju demokrasi, ada yang menolak mentah-mentah, ada yang masa bodo, dan sebagainya. Inilah kondisi riilnya, lantas pertanyaannya, akankah kerja-kerja ke depan produktif dengan masalah internal yang begitu rumit? Apa nanti justru umat Islam tidak terjebak dalam perdebatan masalah internal berkepanjangan? Saya berpikir justru nanti forum-forum mereka hanya berisi aturan-aturan normatif tanpa aplikasi yang riil dan solutif.
Kedua, lihatlah realita perolehan suara pemilu legislatif yang baru saja usai. Siapa pemenangnya? Partai Islam kah? Bahkan tiga besar perolehan suara jelas-jelas diperoleh partai yang asasnya bukan Islam. Ini bisa jadi menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim belum memiliki ketertarikan yang kuat untuk memilih partai Islam, dengan kata lain mereka belum memiliki kepercayaan penuh untuk diatur dan dikelola oleh partai-partai Islam. Islam belum memiliki kepercayaan untuk menjadi sistem yang kokoh dalam mengelola negara. Lantas, kalaupun nanti akan ada Poros Tengah partai Islam, bisakah mereka memaksakan konsep Islam yang mereka bawa untuk diterapkan di Indonesia yang plural dan majemuk ini? Adakah yang lebih realistis dari pandangan ini dalam melihat fenomena tersebut?
Ketiga, kalaupun akhirnya terbentuk Poros Tengah Islam, tidakkah justru itu akan mempersempit ruang gerak partai-partai Islam. Kesan eksklusif akan muncul, kesan mementingkan kelompok justru akan menajam, dan ini akan memperburuk citra Islam itu sendiri. Bukankah Islam tidak diturunkan untuk memikirkan dirinya sendiri?
Keempat, dengan terbentuknya Poros Tengah ini justru membuat kesan seakan-akan Islam bisa dijadikan sebagai musuh bersama. Para musuh Islam lebih mudah menjatuhkan Islam dengan melihat kesalahan sebagian kecil dari kelompok ini, karena ia sudah mewakili kelompok Islam itu sendiri.
Satu pertanyaan lagi muncul, kalau partai-partai Islam bersatu, lalu dimanakah posisi umat Islam yang tidak memilih partai ini, misal mereka memilih partai Demokrat, PDIP, atau Golkar? Dimanakah posisi mereka? Di luar poros tengah Islam, lantas mendapat predikat ’kafir’?
Saya yakin, kita butuh gerakan yang solid untuk memikul beban perjuangan ini, bukan sekedar bersatunya kelompok-kelompok Islam Indonesia, tapi lebih dari itu adalah kualitas kader-kader yang tergabung di dalamnya. Apa gunanya kelompok-kelompok Islam menyatakan bersatu tapi hati mereka masih saling mencurigai dan dengki.
Wallahu ’alam.
PKS Berkoalisi dengan Partai Non-Islam (Asas dan Basis Massanya)
Mungkin komentar yang pertama akan muncul adalah ”PKS tidak ideologis, malah membantu kaum kuffar bukannya bergabung dengan umat Islam sendiri. Katanya partai dakwah? PKS telah menjual harga dirinya sebagai partai Islam. Bagaimana mungkin partai yang selama ini dikenal solid, teratur, rapi, dan Islami tiba-tiba menjadi partai yang mendukung partai yang asas dan basis massanya bukan Islam? Bolehlah berpolitik, tapi prinsip jangan luntur. Nampaknya ideologi PKS telah luntur oleh kilaunya dunia kekuasaan.”. Begitukah ?
Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah sudah cukup kuatkan PKS mampu mempengaruhi kebijakan partai-partai besar tersebut? Jangan-jangan PKS malah terwarnai oleh sistem yang buruk sehingga bukan kebaikan yang ia hasilkan justru kemudharatan.
Mari kita analisis lebih dalam. Dibalik keraguan di atas tentu ada sisi baik yang muncul dari koalisi dengan partai dengan asas maupun basis massa bukan Islam.
Pertama, PKS melakukan sebuah lompatan politik yang tidak semua partai Islam berani mengambilnya, berkoalisi dengan sebuah partai besar; mempertaruhkan ideologi dan harga diri, untuk mendapatkan citra kinerja dan memberikan kontribusi yang lebih riil, baik untuk masyarakat umum maupun Islam itu sendiri.
Ibaratnya masuk ke sistem buruk, PKS membawa warnai beda, warna kebaikan. Ia mungkin akan diuji dengan pertaruhan ideologi dan harga diri, demi bisa memberikan kontribusi dan solusi bagi rakyat Indonesia. Namun ia bisa jauh lebih berkontribusi dengan ikut bermain daripada sekedar menonton bukan?
Jelas, kalaupun koalisi ini akhirnya terjadi, bisa dipastikan PKS akan menuai banyak tekanan baik dari dalam internal organ ini maupun dari luar. Disinilah kader-kader PKS diuji ketsiqohannya terhadap qiyadah mereka. Namun dari sinilah PKS justru akan membuktikan kinerjanya lebih konkrit, bagaimana mungkin semboyan ”bersih, peduli, dan profesional” itu akan terbukti kalau tidak segera beraksi sebagai pemain? Sementara koalisi dengan partai besar memang jauh lebih menjanjikan untuk menjadi ’pemain inti’ daripada sekedar ’pemain cadangan’. Dan bukankah kontribusinya jauh lebih terasa? Itulah lompatan politik PKS: pencitraan dan kontribusi riil untuk masyarakat Indonesia. Bukankah dakwah hadir untuk memberi kemanfaatan pada umat? PKS mungkin tidak berkuasa secara struktural namun kontribusinya jauh bisa dirasakan masyarakat Indonesia dengan penetrasi kebijakan pemerintah.
Kedua, Citra sebagai Partai Terbuka akan semakin menguat. PKS tidak terlihat eksklusif dengan citranya sebagai partai Islam. Kemampuannya berbaur dengan partai yang tidak berasas Islam mampu menampilkan citra PKS yang kooperatif, akomodatif terhadap semua kepentingan, dan keluasan daya jangkau, tidak hanya untuk kalangan sendiri, namun juga masyarakat di luar kalangannya. PKS kemungkinan besar mampu meminimalisir kesan eksklusif dengan cara ini.
Ketiga, PKS ingin membuktikan kemampuan dan kesiapan mengelola negara tidak dengan mengunggulkan sisi normatif Islam, tapi dari sisi aplikatif dalam mengelola negara. PKS memberi bukti, bukan sekedar teori akan negara madani. Disinilah keunggulan Islam akan mampu dibuktikan. Melalui jalan ini PKS lebih mudah merebut simpati masyarakat untuk kemudian mempercayakan hidup mereka diatur dengan hukum Islam. Tentu saja ini bukan hal sederhana, butuh kerja keras, waktu panjang, tim solid, dan ketajaman imtuisi di samping kebutuhan mendasar lainnya. Misalnya nanti PKS berkoalisi dengan partai yang berkuasa, kemudian ia mendapat lahan kerja, maka ia mampu membuktikan kinerjanya yang lebih maksimal, daripada tidak berkoalisi dan tidak mendapatkan kesempatan membuktikan kinerja, bagaimana akan menghasilkan citra ”Bersih, Peduli, Profesional”?
Tentu saja kalau keputusan ini diambil, para anggota ”Dewan Syuro” PKS harus mempertimbangkan banyak hal agar penetrasi kebijakan ke pemerintah yang berkuasa nantinya optimal.
Wallahu ’alam.
PKS menjadi Partai Oposisi Pemerintah
Jalan lain yang mungkin menjadi pilihan lain PKS adalah menjadi partai oposisi pemerintah selama 5 tahun ke depan. Menilik pengalaman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengklaim dirinya menjadi partai oposisi dalam pemerintahan SBY lima tahun ini, kita mendapat banyak pelajaran di sana.
PDIP dalam pemilu 2004 kalah perolehan suaranya dari Partai Demokrat kemudian mengambil posisi sebagai partai oposisi dalam pemerintahan SBY. Selama ini Megawati selaku Ketua Umum PDIP banyak melakukan kritisi terhadap kinerja pemerintahan SBY. Sayangnya pengkritisian ini cenderung sekedar kritisi tanpa tawaran solusi yang konkret. Berbagai kebijakan SBY yang merugikan rakyat langsung mendapat kecaman gencar dari PDIP, secara otomatis memberikan citra yang bagus untuk PDIP, model seperti inikah juga yang akan diterapkan PKS bila menempatkan dirinya sebagai Partai oposisi 5 tahun mendatang?
Saat ini Demokrat memiliki peluang terbesar untuk memimpin Indonesia 5 tahun mendatang. SBY merupakan capres terkuat disana. Maka ada banyak hal yang mesti dipikirkan.
Pertama, siapkah PKS dengan platform kenegaraan Indonesia? Artinya, kalau selama ini PKS gembar-gembor akan mendapatkan suara 20% dalam pemilu legislatif dan bila itu tercapai akan mencalonkan presiden dalam pemilu presiden – kenyataannya cita-cita 20% itu tidak tercapai sehingga pencalonan presiden pun gagal –, sudahkah PKS siap sesungguhnya dengan konsep kepemimpinan yang ia tawarkan?
Bila memang PKS telah memiliki konsep yang jelas terkait konsep kenegaraan yang ia bawa, ini akan menjadi senjata andalan kalau nantinya ia menempatkan dirinya sebagai partai oposisi dalam pemerintahan selanjutnya. Tentu saja dalam hal ini PKS sudah harus siap dengan data valid kekurangan dan kelebihan pemerintahan selama ini sehingga mengetahui betul bagian mana yang harusnya diperbaiki, dihapus, atau dipertahankan. Sementara SBY, yang sudah 5 tahun ini berpengalaman mengelola Indonesia, tentu memiliki platform kenegaraan yang mungkin sangat matang untuk 5 tahun berikutnya. Bila tidak hati-hati kekritisan itu malah bisa berbalik membunuh PKS sendiri.
Kedua, tawaran solusi apa yang akan ditawarkan PKS atas permasalahan bangsa yang mungkin tidak diakomodasi oleh pemerintah yang berkuasa. Ini menjadi catatan penting. Mungkin PKS memiliki banyak data tentang berbagai penyimpangan dan kebobrokan bangsa kita, namun bila ia sendiri tidak mampu menawarkan solusi, ini malah akan menjadi bumerang. Ia tidak mendulang suara justru masyarakat kecewa.
Ketiga, menjadi partai oposisi tidak berarti harus berdiri sendiri, tekanan terhadap pemerintah akan semakin kuat bila disampaikan oleh semakin banyak partai. Maka PR PKS dalam hal ini adalah seberapa kuat PKS mampu merangkul partai lain untuk menjadi partai oposisi sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya bisa lebih kuat daya dorongnya.
Perkembangan koalisi terakhir untuk partai Demokrat adalah bahwa partai-partai Islam Indonesia mulai merapat ke Demokrat, seperti PAN, PKB, PPP. Bila akhrinya PKS mengambil peran sebagai partai oposisi nantinya bisa jadi ini rawan konflik dengan partai Islam tersebut. Karena kritisi terhadap kebijakan pemerintah otomatis kritisi juga terhadap partai-partai Islam tersebut karena mereka mendukung Demokrat. Apakah ini malah tidak mengundang konflik dalam tubuh umat Islam sendiri?
Bila kita belajar dari PDIP, selama 5 tahun menjadi partai oposisi SBY, seberapa besar pengaruhnya terhadap kebijakan yang diambil SBY? Ini cenderung menunjukkan bahwa di Indonesia keberadaan partai oposisi belum terlalu signifikan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahnya. Walaupun mungkin saja ini akan berbeda bila PKS, sekali lagi, memiliki konsep yang lebih konkret dan aplikatif.
Realita PKS adalah partai dakwah menuntut PKS untuk bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk umat. Bila hanya sekedar kekritisan yang ditawarkan tanpa solusi konkret yang bisa diterapkan, lebih baik PKS mengambil posisi ’damai’ dengan mendapat kesempatan untuk berbuat lebih banyak.
Wallahu ’alam.
PKS sebagai Partai Independen
Seperti diungkapkan salah seorang politisi PKS, Agus Purnomo dalam detik.com bahwa mengambil posisi independen lebih nyaman, tetap saja ada banyak tantangan ketika PKS memilih posisi ini.
Baiklah mungkin dengan menjadi partai independen PKS jadi lebih bebas, pertama, tidak terkena dampak buruk bila partai koalisinya tercitrakan buruk. Kedua, bisa lebih konsen dalam hal menyampaikan mandat rakyat. Ketiga, mungkin PKS bisa lebih konsen dengan agenda-agenda internal. Namun ini pun saya pikir tidak cukup menjanjikan untuk kelangsungan hidup PKS ke depan.
Partai independen dalam beberapa hal cenderung egois karena lebih fokus pada agenda-agenda partai, meskipun itu ditujukan mungkin untuk kepentingan negara. Dan ini bertentangan dengan wacana keterbukaan yang selama ini dihembuskan oleh PKS. Akan terjadi kontraproduktif dalam capaian-capaian yang digagas dengan cara yang digunakan. Menurut saya, justru PKS berjalan mundur bila mengambil pilihan ini.
Selain itu kesan ini mungkin akan terderivasi pada kesan semakin ekslusifnya PKS dari partai-partai yang lain karena menutup rapat-rapat pintu koalisi dengan partai lain. Kalau memang saat ini dakwah telah sampai pada mihwar muasasi menuju dauli, tidak layak kendaraan kita – PKS – justru menarik diri dari percaturan politik dengan menjadi partai independen.
Itu merupakan beberapa kemungkinan pilihan yang akan diambil PKS atas hasil pileg kemarin dan menghadapi pilpres Juli besok.
Bagaimanapun kesatuan itu lebih diprioritaskan daripada capaian-capaian besar di lapangan namun membuat kita berpecah belah.
Di sinilah jamaah dakwah ini diuji, di persimpangan jalan ini.
Wahtini
Aktivis Mahasiswa UNY
[email protected]
