Kami juga tahu jika pemerintah sekarang ini kepayahan, walau selalu ngutang dan ngutang. Entah uangnya lari kemana. Sebab itu, kami maklum, walau memaki dalam hati, jika pemerintah selalu menghindari penggunaan istilah ‘lockdown’, karena jika lockdown maka demi tegaknya hukum maka pemerintah WAJIB menjamin kehidupan harian rakyatnya. Ini yang ingin dihindari, bukan?
Sebab itu, tolong pak, cabut kewajiban STRP untuk naik Trans Jakarta (dan KRL). Karena dua wahana transportasi massal itu adalah andalan kami untuk berhemat. Dalam situasi PPKM Darurat ini kami terpaksa harus keluar rumah pak, karena kami bukan karyawan yang terima gaji tiap bulan. Ada banyak sekali cerita menyesakkan dan menyedihkan dalam hal ini, tapi biarlah itu kami simpan dahulu sebagai energi jika momentum sudah tepat.
Permintaan kami itu saja, pak. Coba lihat komentar-komentar para pengguna Bus TiJe di media sosial pak. Mereka berteriak-teriak di sana tapi admin entah kemana.
Tolong ya pak, please, dicabut kewajiban STRP untuk naik Trans Jakarta itu. Kalau pun mau dibatasi, ada banyak cara pak yang tidak menyusahkan rakyat kecil. Salah satunya dengan adanya batas maksimum penumpang tiap bus yang diperketat, ini bisa dilakukan di tiap halte bus. Ini cukup kok. Sebelum pemberlakuan kewajiban SRTP ini sebenarnya kebijakan di Trans Jakarta sudah baik.
Demikian dulu surat saya pak, saya lahir dan besar di Jakarta, sampai usia limapuluh tahun ini tetap di Jakarta. Tapi saya tidak menerima bansos maupun BLT. Tidak terdaftar, katanya. Padahal saya bukan warga gelap. Ya tidak apa-apa. Karena saya tahu yang membutuhkan masih jauh lebih banyak.
Itu saja permintaan saya dan banyak warga DKI, pak. Besar harapan kami agar Bapak Anies bisa mengabulkan permintaan ini. Semoga kita semua senantiasa dipermudah Allah Swt dalam setiap urusannya dan senantiasa diberi kesehatan serta kekuatan. Aamiin ya Rabb al aamiin. Terima kasih sebelumnya, pak. []
Penulis: Rizki Ridyasmara, Wartawan dan Penulis, Penyintas Covid-19.
