Maneger Nasution – Komnas HAM RI
Komnas HAM RI mengecam keras kudeta militer di Mesir yang menggulingkan Presiden Mohamed Morsi yang terpilih secara sah melalui mekanisme demokrasi. Saya mengecam sikap Barat dan Parlemen Eropa karena tidak “tulus“ menyebut penggulingan itu sebagai kudeta. Mereka mengabaikan nilai-nilainya sendiri dengan tidak menyebut intervensi militer di Mesir sebagai kudeta. Ini adalah tes ketulusan Barat dan Eropa telah gagal. Hemat saya kudeta itu adalah kejahatan kemanusiaan, pengkhiatan demokrasi, serta mengorbankan rakyat dan masa depan Mesir. “Ini adalah kejahatan kemanusiaan dan sebagai pengkhianatan demokrasi terbesar abad ini“. Kudeta militer ini akan menjadi bencana bagi masa depan Mesir. Militer yang tampaknya “mundur” dari politik setelah lengsernya Hosni Mubarak (Februari 2011) telah kembali melangkah ke arena kekuasaan. Kudeta militer ini telah menjadi intervensi penghancuran politik negara Mesir yang baru saja menghirup udara demokrasi untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.
Komnas HAM RI juga menyampaikan ucapan duka kemanusiaan atas jatuhnya korban 17 orang tewas dan lebih dari 460 cedera akibat dalam bentrokan pada Jumat, seperti yang dilaporkan Kementerian Kesehatan Mesir (Metrotvnews.com, 5/7)
Komnas HAM RI mengimbau kepada masyarakat dunia untuk mengutuk keras kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah dan berdaulat di Mesir. Tindakan ini adalah pengkhianatan terhadap nilai demokrasi yang telah menjadi norma secara universal.
Saya menyayangkan standard ganda PBB melalui sekjend-nya soal kudeta di Mesir. Ban Ki Mon “membiarkan” kudeta di Mesir dan melihatnya sebagai bentuk pengungkapan kebebasan bersuara. Berbeda sekali saat kudeta militer di Niger (2010) Uni Eropa, AS, dan Prancis menghimbau Niger dengan selekasnya memulihkan tata tertib UUD. Pada 2012 mereka juga mengecam kudeta militer di Afrika Barat, Mali. Gedung Putih juga mengecam keras kudeta militer di Guinea mereka mengecam militer Bissau yang merebut kekuasaan dari kepemimpinan negara sipil. Negara-negara barat juga setali tiga uang, pada satu sisi mengagungkan demokrasi, namun pada kasus Mesir hanya diam seribu bahasa. ”Lantas kenapa pada saat terjadi kudeta di Mesir semua pada diam? Ada apa ini sebenarnya?”
Saya berharap Presiden RI memberikan (lagi) sikap lebih lugas lagi soal krisis Mesir ini, karena fatsun politik Indonesia adalah bebas aktif. Indonesia harus berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia sesuai amanah UUD 1945. [ ]
