Sebagai gubernur, mereka memiliki akses yang sangat luas untuk semua urusan strategis di tingkat provinsi. Para Plt gubernur pastilah menjalin “kerja sama” dengan KPUD (provinsi dan kabupaten/kota) sebagai penyelenggara pilkada. Semua orang tahu bahwa “hubungan baik” dengan KPUD sangat penting dalam “memuluskan” pilkada. Sebaliknya, para pejabat KPUD akan merasa sangat “senang” bisa berteman dekat dengan Irjen Pol aktif yang duduk sebagai gubernur. Dan para komisioner KPUD sudah “paham” mengapa Mendagri menugaskan para irjen itu sebagai gubernur sementara.
Menurut dugaan saya, pertimbangan kerawanan kedua provinsi itu sebagai alasan Mendagri untuk mengutus kedua irjen, boleh jadi sebagai isyarat bahwa pihak yang berkuasa sangat khawatir terhadap kemungkinan hasil pilkada di kedua provinsi.
Masalahnya adalah bahwa secara psikologis, paslon “oposisi” di Jabar dan Sumut sudah berada di atas angin. Paslon Sudrajat-Syaikhu di Jabar diperkirakan tidak akan terlalu sulit untuk menang. Begitu juga paslon Edy Rahmayadi-Rajeksyah di Sumut.
Di Sumut, misalnya, warga masyarakat tidak begitu hiruk-pikuk oleh pilkada ini karena ada perasaan “foregone conclusion”. Artinya, ada perasaan bahwa paslon yang bakal menjadi gubernur seolah “sudah diputuskan”. Saya yakin. warga Jabar pun merasakan suasana yang mirip dengan yang berlangsung di Sumut.
Suasana psikologis inilah yang kelihatannya menggiring Mendagri ke kesimpulan bahwa pilkada di kedua provnsi ini “sangat rawan”. Sehingga, perlu dipasang Plt yang bisa menghilangkan kerawanan itu.(fb/m)
Silahkan subscribe eramuslim official channel di youtube…
Sejarah terus saja berulang…
Klik link dibawah ini:
https://www.youtube.com/channel/UCes9taUDLMYdjri8mZFor_w
