71 tahun yang lalu, bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya atas penjajahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Para pahlawan telah berjuang dengan seluruh pengorbanannya, agar para penjajah pergi dari bumi khatulitiwa ini. Sungguh besar jasa mereka demi memperjuangkan tanah kelahirannya dari cengkraman penjajah asing yang hendak menguasai negeri ini.
Waktu pun beranjak pergi meninggalkan masa lalu, kini tak ada lagi penjajahan fisik yang dilakukan asing seperti yang pernah dirasakan oleh rakyat pada masa sebelum kemerdekaan. Tak ada lagi romusha ataupun kerja rodi. Penjajah asing itu sudah pergi, dan tak akan lagi datang untuk menjajah negeri ini. Karena apa ? Karena negeri ini telah merdeka.
Tapi, benarkah negeri kita ini telah merdeka ?
Mungkin, sekarang kita tak merasakan lagi penjajahan fisik seperti yang pernah dilakukan oleh Belanda, Portugis, serta Jepang kepada rakyat di negeri ini. Tapi, meskipun tak ada lagi penjajah fisik yang dilakukan oleh penjajah asing, negeri kita ini sebenarnya masih tetap dijajah oleh asing. Ya, walaupun bukan penjajahan fisik seperti zaman pra kemerdekaran. Sekarang, penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara asing di negeri ini berupa penjajahan sumber daya alam.
Menurut laporan BIN (badan Intelejen Negara) tahun 2006, setidaknya ada 76 undang-undang dan puluhan rancangan undang-undang yang mengakomodir kepentingan asing. Dan hal tersebut menjadikan hampir semua sektor sumber daya alam dan energi dikuasai oleh asing. Hal tersebut dipertegas oleh temuan dari BPK (Bandan Pemeriksa Keuangan) yang menyatakan bahwa perusahaan asing menguasai 70% pertambangan migas, 75% tambang batu bara, bauksit, nikel, dan timah. Asing juga menguasai 85 % tambang tembaga dan emas serta 50 % perkebunan sawit.
“Pertamina, BUMN Migas kita hanya menguasai 17% produksi dan cadangan migas nasional. Sementara itu, 13% sisanya adalah share perusahaan-perusahaan swasta nasional.” Jelas anggota BPK, Ali Masykur Musa.
Negeri kita telah dikuasai asing, blok cepu yang mengandung minyak potensial hingga 2,6 miliar barel, dan gas 14 triliyun kaki kubik, seharusnya bisa dikelola oleh Pertamina, akan tetapi pemerintah malah memberikannya kepada ExxonMobile untuk mengelola kekayaan alam tersebut. Belum lagi, kerakusan PT. Freeport yang mengeruk gunung emas Grasberg di Mimika, Papua, sehingga membuat lembah seluas 212.343 hektar dan sedalam 230km2. Keuntungan bersih Freeport Rp. 121 triliun dalam kurun waktu 2004-2008, sedangkan penerimaan negara hanya 40 triliun dari laba kotor Rp. 161 Triliun. Sebagai bentuk sedekah, PT. Freeport Indonesia keluarkan 1% utk rakyat Papua. Jadi, Selama kurun waktu 2004-2008 rakyat Papua dapat 1% atau Rp. 1.61 Triliun. Itukah yang disebut merdeka ?
Lihat juga disekitar kita, jangan lupakan rakyat miskin yang hidupnya terlantar. “Menurut data Bank Dunia, ada sekitar 13,3% rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan” kata Anne Booth, Guru besar Ekonomi Asia dari School of Oriental and African Studies. Selain itu, menurut Bank Dunia, 18,1% rakyat Indonesia juga memiliki pendapatan dibawah 1,25 dollar perhari. Dengan asumsi Rp 11.800,- per dollar AS, pendapatan masyarakat dalam kelompok tersebut kurang dari Rp 14.750,- per hari.
Dimana letak kemerdekaan itu ? Bila, untuk hidup sehari-hari pun masih banyak yang serba kekurangan. Data yang di rilis BPS (Badan Pusat Statistika) per September 2013, setidaknya ada sekitar 28,55 juta orang miskin di Indonesia. Sebanyak 10,63 juta orang berada di perkotaan dan 17,92 juta orang di pedesaan. Jumlah ini diprediksi bisa terus bertambah, kerena sampai saat ini, belum ada rumus dan definisi kriteria yang tepat tentang standar kesejahteraan ekonomi. Naiknya harga sembako yang dimulai dengan kenaikan harga BBM, menjadi beban tersendiri bagi rakyat yang hidupnya dibawah garis kemiskinan. Belum lagi UMR (Upah Minimun Regional) dirasa tak sepadan dengan tenaga yang harus dikeluarkan oleh para buruh.
Kekayaan alam yang dikeruk habis oleh asing, dan kemiskinan yang semakin hari semakin bertambah, juga ditambah kesenjangan sosial yang terjadi dimasyarakat, mengambarkan betapa negeri ini belumlah merdeka seutuhnya. Itulah mengapa tak sedikit penduduk negeri ini, rela berkorban mengadu nasib di negeri orang, hanya demi mendapatkan sesuap nasi guna menghidupi anak dan sanak family. Kalau lah negeri ini memang sudah merdeka, kenapa masih saja ada TKI ? itu bukti bahwa ternyata negeri ini belumlah merdeka.
Demokrasi adalah biangnya
Kisah tentang penjarahan kekayaan alam di bumi khatulistiwa ini, tak mungkin terjadi, bila tidak ada sumber hukum yang melegalitasinya. Dan sumber hukum yang melegalitasi para kapitalis asing untuk menjarah kekayaan alam di negeri kita, tidak lain adalah karena demokrasi. Lewat sistem polling dan suara terbanyak, maka kepentingan demi kepentingan para kapitalis itu mudah untuk diwujudkan. Itulah sebabnya dalam demokrasi ada istilah “maju tak gentar membela yang bayar”. Ya, memang begitulah adanya. Alih-alih mengatasnamakan rakyat, demokrasi justru pada kenyataannya hanya menyiksa rakyat, membuat rakyat kembali merasakan penjajahan, walau dengan bentuk yang berbeda.
Tahun 2001 lahir Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang disahkan Pemerintahan Megawati. UU itu meliberalisasi seluruh kegiatan usaha migas, mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir. Setelah UU itu disahkan pada 23 Nopember 2001, korporasi asing kian leluasa menguasai bisnis migas. Asing berperan besar dalam pengesahan UU tersebut. USAID (United States Agency for International Development), lembaga donor pemerintah Amerika Serikat, terus terang mengakui campur tangannya dalam penyiapan liberalisasi migas Indonesia.
Dokumen lain menyatakan, pada 2001 USAID memberikan bantuan senilai 4 juta dolar AS (Rp 40 miliar) untuk memperkuat pengelolaan sektor energi dan membantu menciptakan sektor energi yang lebih efisien dan transparan. Dokumen USAID menyebutkan, pada 2001 lembaga itu merencanakan menyediakan 850 ribu dolar AS atau sekitar Rp 8,5 miliar untuk mendukung LSM dan universitas. Dana itu untuk mengembangkan program yang dapat meningkatkan kesadaran pada isu-isu sektor energi, termasuk menghilangkan subsidi energi dan menghapus secara bertahap bensin bertimbal.
Kita mesti menyadari bahwa demokrasi telah membawa negeri ini kembali menjauh dari hakikat kemerdekaan yang hakiki, bukan dengan demokrasi kita akan merdeka, karena demokrasi tak akan pernah rela negeri ini merdeka dan hidup mandiri di atas pijakannya sendiri. Selain itu, dalam demokrasi hukum halal-haram tidak berlaku, yang berlaku adalah azas manfaat. Dalam islam, sumber daya berupa tambang migas dan hasil olahan bumi lainnya, adalah milik rakyat yang seharusnya dikelola oleh negara, bukan malah memberikannya kepada asing dan menjadikan negara hanya sebagai pengawas, bukan sebagai pengelola.
Demokrasi telah membuat negeri ini bangkrut. Selain kekayaan alam yang dijarah oleh asing, utang negara pun semakin menggunung. Total utang pemerintah pusat per 30 September 2013 saja sudah mencapai Rp. 2.274 triliun, yang terdiri dari Rp 684 triliun berupa pinjaman luar negeri, dan Rp 1.590 triliyun berupa surat berharga negara (SBN). Dengan demikian, kalau dirata-rata jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 240 juta orang, maka setiap satu orang memiliki beban hutang sebesar Rp 9.475.000,-
Bagaimana mungkin kita mengklaim negara ini sudah merdeka, sementara kebijakan asing, sangat terasa dalam mewarnai masa depan negara ini. Pemimpinnya selalu disetir oleh asing, layaknya boneka yang dimainkan oleh pemiliknya. Maka jangan heran, bila kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidaklah mendukung kepada rakyat. Justru sebaliknya, program-program tersebut, adalah pesanan pihak asing dan para kapitalis yang ingin mengambil kekayaan negeri ini, dan memperkaya diri mereka sendiri.
Oleh karena itu, kita mesti sadar akan hal ini. Jangan pernah tertipu oleh slogan merdeka, NKRI harga mati, dan sejenisnya. Nyatanya, mereka yang mengaku memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, tak dapat berbuat apa-apa ketika kekayaan alam negeri ini, habis dikeruk oleh asing.
Kemerdekaan yang hakiki hanya dengan islam. Hanya islam lah yang terbukti mampu mensejahterakan rakyatnya. Kita akan benar-benar merdeka ketika menerapkan sistem islam, bukan dengan demokrasi. Hanya dengan islam pula, kekayaan alam kita terlindungi, asing tak dapat memaksakan untuk mengeruk kekayaan alam negeri kita, karena negara akan melindunginya.
“Sesungguhnya seorang Imam (Khalifah) laksana perisai, dimana orang-orang akan berperang dibelakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung (bagi dirinya).”
Kita merindukan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakatnya, memberikan kesejahteraan lewat program-programnya. Dapat menjadikan negeri yang dipimpinya sebagai negeri yang mandiri, tak mengekor kepada asing, tidak pula menjadi pelayan bagi asing. Sehingga, kita benar-benar merasakan kemerdekaan yang hakiki.
Bukan pula dengan ikut dalam kemeriahan pesta demokrasi, itu tidak akan menjadikan negeri ini menjadi macan asia. Selamanya, bila sistem yang diterapkan adalah sistem yang bathil, maka jangan pernah berharap negeri ini akan merdeka secara hakiki.
Semoga, kita semakin faham, bahwa teriakan merdeka di negeri ini hanya sebatas klaim saja. Negeri ini masih belum merdeka, selama kekayaan alamnya digenggam asing, selama pemimpinnya menjadi antek asing. Mari, kita bersama-sama, bersatu berjuang untuk mendakwahkan islam, menjelaskan kebaikkan sistem islam. Sehingga, masyarakat akan tumbuh kesadaran, dan akhirnya mendukung untuk penerapan sistem islam dalam bingkai Khilafah islamiyah.
Mustaqim Aziz
@mustaqimaziz2
