Oleh : Harits Abu Ulya -Pemerhati Kontra Terorisme dan Direktur CIIA
BNPT dalam isu terorisme kembali membuat forum untuk mencari simpati dari negara-negara sahabat.Langkah ini tampak saat Ansyaad Mbai (Kepala BNPT) mengkomunikasikan dihadapan sekitar 150 orang dari negara sahabat dalam sebuah acara briefing tentang terorisme di Indonesia bertempat di Shangrila Hotel, Jakarta, Senin (27/5/2013) dari jam 09.00-13.00 wiB.
Bagi saya yang menarik adalah statemen Mbai dengan menempatkan konflik di Suriah berpotensi menjadi pemicu aksi teror di Indonesia. Di media online dengan tegas
Ansyaad menyatakan;”..pemicu aksi teror di Indonesia saat ini sebetulnya tidak semuanya berasal dari isu-isu sensitif dalam negeri, seperti pemilu 2014. Namun aksi internasional yang bersinggungan dengan kelompok teroris lah yang dijadikan alasan.
“Bisa-bisa masalah di Suriah, penguasa Syiah yang memberontak mayoritas Suni, itu bisa diangkat jadi isu mereka dijadikan alasan mereka di sini. Dan bibit-bibit itu ada, seperti di sini itu ada di Sampang. Jadi semua gampang sekali picu aksi mereka,” beber Ansyaad.(Liputan6.com;27/05/2013 15:54)
Bagi yang intens mengamati pandangan dan pernyataan kepala BNPT ini akan sering menjumpai sikapnya yang lebay dan inkonsistensi.Dan statemen diatas adalah contoh seorang Ansyaad lebih condong sibuk membuat propaganda yang tendensius bahkan melebarkan masalah secara mengada-ada dibandingkan mengurai akar terorismenya.
Hari ini masyarakat sudah bisa membandingkan dan menilai, terlepas dari konflik Suriah maka sejatinya isu-isu lokal terkait Pilkada tidak jarang menjadi pemicu lahirnya teror bagi kehidupan masyarakat. Bahkan motif politik jelas-jelas melatarbelakangi aksi teror, karena aksi tersebut diharapkan bisa merubah sebuah keputusan politik. Jadi bukan sekedar tindakan marah dan kecewa serta dendam politik.Tapi ini tidak pernah ada label teroris. Berbeda halnya seperti untuk beberapa kasus dilapangan, karena motif dendam seseorang kemudian melakukan tindak kekerasan (teror) terhadap aparat kemudian dengan mudah di cap oleh Ansyaad Mbai sebagai aksi terorisme.Bahkan kalau digali motif politiknya dari pelaku teror terhadap aparat tersebut juga nyaris tidak terdefinisikan secara ideologis, serba pragmatis.Tapi karena pelaku dekat dengan simbol-simbol Islam maka dia di labeli teroris.
Dalam tulisan ini (dari elaborasi CIIA) saya ingin ajak masyarakat belajar tentang fakta dan makna teror/teroris dari kasus Pilkada di Buton Utara-Sulawesi Tenggara dimana istri Kepala BNPT Ansyaad Mbai di duga kuat terlibat bahkan menjadi aktor intelektual aksi-aksi teror paska kekalahan Pilkada.
Dalang teror atau teroris?
Tanggal 25 Juni 2011 tahun lalu merupakan hari kelam bagi masyarakat Buton Utara (Butur). Saat itu terjadi kerusuhan hingga pembakaran Kantor Bupati dan kantor DPRD Butur yang dilakukan sekelompok massa pro wilayah Buranga. Bukan itu saja, mobil pemadam kebakaran yang seyogyanya ingin memadamkan api, justru ikut dibakar massa.
Beberapa hari sebelumnya, massa pro Buranga itu juga membakar mobil dinas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu.
Harusnya pembakaran fasilitas negara yang dibangun dengan uang rakyat itu tidak terjadi, andai saja aparat kepolisian bertindak tegas. Apalagi massa yang melakukan pembakaran sejumlah kantor itu hanya berjumlah 100-an orang.
Malah aparat terkesan ada “keberpihakan”, ini terlihat saat iring-iringan kendaraan sekelompok massa itu menuju Kecamatan Kulisusu. Tidak ada upaya aparat kepolisian untuk menghalau massa, padahal jarak antara Buranga ke Kulisusu sekitar 60 kilo meter. Lagi pula ada tiga Polsek yang mesti dilalui, yakni Polsek Bonegunu, Kulisusu Barat dan Kulisusu.
Timbul pertanyaan, siapa aktor dibalik itu, yang mampu “menjinakan” aparat kepolisian? Bahkan, aparat berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) pun dalam hal ini Kapolres Muna dibuat tidak berkutik selaku penanggung jawab keamanan di wilayah Butur.
AKBP R Wawan Irawan SH, kepada sejumlah wartawan mengakui saat terjadi aksi pembakaran kantor Bupati Butur, aparat kepolisian ada ditempat. Jelas pernyataan itu melukai perasaan masyarakat Butur. Harusnya, aparat kepolisian bisa menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat dan melindungi fasilitas negara, justru hanya menjadi penonton kerusuhan.
Kejadian itu menimbulkan kecurigaan masyarakat banyak dan dari berbagai pihak yang fokus mengamati kasus ini.Dan kesimpulannya mengarah kepada mantan calon Bupati Butur, Hj. Sumarni Ansaad Mbai sebagai “aktor intelektual”.
Hal itu sangat beralasan, karena ada indikasi kuat; usai melakukan aksi pembakaran, sekelompok massa itu berkumpul di kediaman Hj. Sumarni di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu.
Meski itu sudah tercium aparat kepolisian, namun lagi-lagi kasus itu tidak dikembangkan, hanya sampai kepada tiga orang aktor lapangan yang dijadikan tersangka. Bahkan, ketiganya kini sudah menghirup udara bebas setelah menjalani massa hukuman selama 11 bulan.
Inseden 25 Juni 2011 lalu bukan hanya pembakaran sejumlah fasilitas negara, tetapi juga terjadi “perang” antar kelompok pendukung Buranga dan masyarakat Kulisusu. “Perang” itu terjadi hanya beberapa meter dari Kantor Polsek Kulisusu.
Perang antar kelompok ini dilakukan dihadapan aparat kepolisian berlangsung sekitar dua jam. Senjata yang digunakan beraneka ragam, seperti busur, bambu runcing, batu dan pedang serta benda-benda tajam lainnya.
Kejadian itu memakan satu orang korban, warga Kulisusu terkena busur dibagian dada. Beruntung, korban memakai jaket, sehingga mata busur tidak sampai menembus jantung. Korban selamat setelah mendapat pertolongan medis di Puskesmas Kulisusu.
Akibat kurusuhan dan pembakaran sejumlah fasiltas negara itu, menurut Asisten III Setda Butur, La Ode Siam kerugian untuk kantor Sekretariat Daerah mencapai Rp 2 miliar. Ini belum termasuk kantor DPRD, mobil pemadam kebakaran dan mobil BPKKB.
Pembakaran kantor Bupati dan DPRD Butur ini mengundang perhatian Mabes Polri. Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), Komjen Pol. Drs Fajar Prihantoro selang beberapa hari setelah kejadian berkunjung ke Butur sekaligus melihat puing-puing sisa pembakaran kantor Bupati dan DPRD Butur.
Tidak sampai di situ, setahun setelah insiden tersebut, pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Butur, Ridwan Zakariah dan Harmin Hari kembali di “goyang”. Kali ini dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Butur.
Empat dari lima komisioner, mencabut kembali pleno penetapan pemenang Pilkada pasangan Ridwan Zakariah dan Harmin Hari dan menetapkan pemenang ke dua pasangan Hj. Sumarni (istri Ansyaad Mbai) dan Abu Hasan.
Keputusan KPU Butur itu menuai protes dari berbagai pihak, malah dinilai terlalu jauh melangkah. Pasalnya, tahapan Pilkada sudah lama berakhir, tidak ada calon bupati dan wakil bupati, yang ada adalah bupati/wakil bupati defenitif.
Alasan KPU menetapkan pasangan Hj Sumarni dan Abu Hasan karena salah seorang tim sukses pasangan Ridwan Zakariah-Harmin Hari terbukti secara hukum melakukan money politik sesuai keputusan Pengadilan Negeri Raha.Disisi lain, padahal money politik sudah jadi rahasia umum dilakukan juga oleh calon lainya.
Namun keputusan KPU itu dimentahkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dari kasus diatas mengajarkan bahwa kepentingan politik opurtunis seseorang juga bisa memicu tindakan terorisme banyak orang. Kekalahan dalam laga Pilkada juga nyata kerap melahirkan dendam politik karena tidak puas dengan beragam alasan.
Dan berbeda halnya dengan orang-orang yang di cap teroris akhir-akhir ini oleh BNPT (Ansyaad Mbai),mereka belum pernah terbukti melakukan teror dengan meledakkan bom di fasilitas negara atau fasilitas umum.Atau bahkan membakar gedung DPR atau kantor pemerintahan lain.Sangat kontra dengan segerombolan teroris yang melakukan aksi karena kekalahan dalam sebuah laga pilkada.
Saya rasa seorang Ansyaad Mbai perlu merealisasikan proyek deradikalisasi kepada keluarga besarnya agar tidak melakukan tindakan kekerasan fisik, anarkisme dan bentuk teror lainya yang jelas-jelas merugikan masyarakat luas.Inilah paradok yang menjadi PR bagi pribadi Anyaad Mbai. Wallahu a’lam bissowab (28 Mei 2013)
