Ada yang menggembirakan untuk para pejabat dan keluarganya. Mulai dari menteri, pimpinan DPR, MPR, dan pejabat tinggi lainnya. Sejak akhir pekan lalu, mereka sudah bisa menikmati mobil mewah baru seharga 1,3 milyar rupiah.
Mobil sedan mewah itu bernama Toyota Crown Royal Saloon. Harganya, jika dihitung dengan pajak, mencapai 1,3 milyar rupiah. Pemerintah menganggarkannya untuk 79 pejabat tinggi negara.
Komentar beragam pun datang dari para pejabat yang bersangkutan. Ada yang senang dan gembira dengan hadiah tersebut, ada sebagian kecil yang mengembalikan ke negara. Hingga berita ini ditulis, baru 2 pejabat yang terang-terangan menolak. Mereka adalah pimpinan DPD, Laode Ida, dan pimpinan DPR, Pramono Anung.
Hampir bisa dipastikan, selain dua pejabat tadi, semuanya menerima dengan bahagia. Terutama para menteri. Menteri agama misalnya. Menteri yang juga ketua umum partai Islam ini mengatakan kalau mobil yang sebelumnya, Toyota Camry, sering bermasalah.
"Iya, dulu kita kadang-kadang memerlukan kecepatan tinggi. Kadang-kadang ngerem mendadak, ngegas lebih cepat," kata Surya Dharma Ali saat ditanya apakah mobil Camry suka ngadat, di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat. "Yah kalau dibanding dengan yang Camry, tentu ini lebih nyaman," ujar SDA. (detikcom)
Sejumlah kalangan mengkritik jatah mobil mewah untuk para pejabat ini. Mereka menilai kalau para pejabat tidak peka dengan kondisi rakyat yang saat ini sedang kesusahan.
"Pejabat ini tidak pernah menderita, mereka tidak punya nurani kalau memakai mobil itu. Lebih baik menolak mobil itu, masih banyak rakyat Indonesia yang miskin," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainal Arifin Muchtar. Zaenal menambahkan, uang milik publik semestinya digunakan untuk kesejahteraan publik, bukan untuk segelintir pejabat. (detikcom)
Pendapat keberatan lain pun mengkritik harga mobil yang kelewat mahal. Jika dibandingkan dengan harga mobil sebelumnya, harga mobil pejabat saat ini bisa tiga kali lipat lebih mahal. Padahal, penggunaan mobil hanya di seputar Jakarta.
Menariknya, dari sekian pejabat yang dapat jatah mobil mewah itu, ada beberapa yang belum atau memang tidak dapat. Di antara mereka adalah Dr Mahfud MD. Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku belum ada pemberitahuan soal jatah mobil baru. Hingga kini, menurut Mahfudh, ia masih menggunakan mobil lama.
Selain Mahfudh, pimpinan KPK pun tidak mendapat jatah mobil mewah ini. Bahkan, sejak awal KPK didirikan, pimpinan KPK sudah terbiasa dengan jatah mobil merek Kijang Innova. Dan kalau pun ada jatah, mereka dengan tegas akan menolaknya.
***
Redaksi mengucapkan terima kasih atas komentar pembaca pada Dialog edisi sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.
