Sembilan fraksi di DPR mendukung usulan untuk memberikan penghargaan dan gelar pahlawan kepada Presiden ke 4 Abdurrahman Wahid. Usulan dukungan disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, Ketua FPDI Cahyo Kumulo, Sekretaris FPP Muhammad Romahurmuzi, Ketua Fraksi PAN Asman Abnur, Ketua Fraksi Hanura Abdilla Fauzi Ahmad, Sekretaris Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, dan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja’far.
Anas Urbaningrum mengatakan, “Gus Dur sebagai bapak pluralisme dan multikulturalisme, kepahlawanan Gus sangatlah nyata”, tandasnya. Muarar Sirait, tokoh muda PDIP, menyatakan Gus Dur telah konsisten memperjuangkan demokrasi sejak zaman Orde Baru. “Dia (Gus Dur) pemikir sekaligus pejuang pro demokrasi’, ucapnya. Ia juga menegaskan penetapan Gus Dur sebagai pahlawan telah didukung mantan presiden sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Marwan Ja’far Ketua Fraksi PKB, menyatakan bahwa PKB telah melakukan langkah konkrit dengan mengirimkan surat kepada Presiden agar diangkat menjadi pahlawan nasional.
Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam, mengatakan, ada persyaratan umum dan khusus seorang tokoh menjadi pahlawan nasional. Persyaratan umum, antara lain, warga negera Indonesia, tidak mempunyai catatan kriminal minimal lima tahun, sedangkan yang khusus, antara lain, berjasa terhadap bangsa dan negara. Pengangkatan seorang menjadi pahlawan nasional tergantung terhadap nilai yang akan dikembangkan pemerintah. “Jika pemerintah ingin mengembangkan nilai demokrasi dan hak asasi manusia, Gus Dur yang harus diangkat”, kata Asvi. Anhar Gonggong, juga mengatakan, “Penentuan pahlawan tergantungdari strategi pemerintah tentang nilai apa yang ingin dikembangkan dan disosialisasikan dalam masyarakat. Itu hak prerogatif Presiden”, ujar Anhar.
Tokoh muda PPP, Lukman Saefuddin, mengatakan, PPP mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan gelar pahlawan kepada Gus Dur atas perannya yang sangat luar biasa. “Salah satu jasa Gus Dur terbesar bagi bangsa adalah perannya yang memberikan pemahaman yang utuh kepada warga Nahdatul Ulama, khusunya, dan umat Islam Indonesia, umumnya, tentang keberadaan Pancasila. Sehingga, bisa diterima bahwa Pancasila adalah final dalam konteks kehidupan kenegaraan dan kebangsaan”, kata Wakil Ketua MPR Lukman Saifuddin.
Tetapi, ketika Gus Dur terpilih menjadi Presiden suasananya penuh kontroversi. Dari seringnya terjadi reshuffle (pergantian) menteri di dalam kabinet, kebijakannya, sampai pandangan-pandangannya yang ‘nyleneh’.
Gus Dur mengangkat tokoh senior Singapura Lee Kuan Yew dan Henry Kissinger menjadi penasehatnya. Keinginannya membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Memberikan peluang yang lebih besar kelompok minoritas dalam berbagai aspek kehidupan, sebagai perwujudan pandangan ideologinya yang humanis dan pluralisme. Inilah yang menyebabkan Gus Dur mendapatkan pengakuan dari berbagai kalangan minoritas. Bahkan,kalangan penganut kelompok ‘Sosdem’ (Sosial Demokrat), Kiri, dan Humanis, Gus Dur dipandang sebagai sang ‘ideolog’.
Tentu, yang ironi, justru Gus Dur tidak dapat menyelesaikan kepemimpinannya, sebagai presiden sampai akhir masa jabatannya. Gus Dur ‘diimpeacht’ (dijatuhkan) melalui Sidang Istimewa MPR, yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais, yang menjadi koleganya, dan digantikan oleh Megawati.
Berakhirnya pemerintahan Gus Dur, diawali dengan aksi-aksi demonstrasi dari berbagai kalangan, terutama kalangan mahasiswa, yang tak terlepas dari dinamika partai politik, yang ada di Senayan, yang merasa terancam dengan Gus Dur, di mana pada 23 Juli 2001, memberlakukan Dekrit antara lain, membekukan MPR/DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat Indonesia dan membentuk badan-badan yang yang diperlukan untuk mengadakan pemilu satu tahun, menyelematkan gerakan reformasi total dan membekukan Golkar sambil menunggu keputusan MA.
Pada 23 Juli 2001, mandat kuasaan Gus Dur dicabut melalui Rapat Paripurna Sidang Istimewa MPR. Dengan begitu kekuasaannya berakhir. Kolaborasi partai-partai politik, dan berbagai kalangan lainnya, yang tidak menyukai gaya kepimpinan Gus Dur, berhasil mengimpeachtnya, dan berakhirlah era kepemimpinan Gus Dur, yang merupakan satu-satunya tokoh Nahdiyin, yang berhasil mencapai puncak kekuasaan sebagai Presiden, dan kemudian dijatuhkan oleh MPR, yang dimulai dengan gerakan massa.
Dan, sekarang ramai-ramai Fraksi-Fraksi di DPR mengusulkan Gus Dur menjadi pahlawan nasional.
+++
Kami mengharapkan pandangan,pendapat, dan sikap dalam rubrik dialog yang baru ini. Sebelumnya, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Dengan ini rubrik dialog sebelumnya kami tutup.
