Fikih Siyasi

Imam Hasan Al-Banna mengkritik penyelenggaran pemilu-pemilu di Mesir, karena mereka yang terpilih sebenarnya tidak mewakili kepentingan rakyat banyak.

Ahlul Halli wal ‘Aqdi adalah pihak-pihak yang bertindak sebagai penasehat dan konsultan dalam beragam urusan menyangkut kepentingan rakyat banyak. Mereka tidak dikenal karena nama, tapi karena kriteria-kriteria.

Berdirinya Khilafah Islamiyyah mesti didahului oleh perjuangan memformulasikan berdirinya pemerintahan-pemerintahan Islam di negeri-negeri Islam.

Menduduki jabatan kursi kepala negara dilakukan setelah adanya kesepakatan, nota kesepahaman, kontrak maupun aqad antara rakyat dengan pemimpin.

Bahaya terbesar yang akan mengancam kelangsungan perjalanan fase-fase tersebut adalah ketergesa-gesaan dan kecerobohan dalam bertindak

“Islam yang dipahami oleh Ikhwanul Muslimin menganggap pemerintahan sebagai salah satu tiang penyangga Islam, karena Islam selain bergantung pada dakwah yang berupa nasehat-nasehat kebaikan juga bergantung terhadap keberadaan sebuah pemerintahan”

Al-Banna menjelaskan bahwa dikotomi agama dan politik merupakan virus-virus yang bersumber dari Barat yang telah menular kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan di negeri-negeri Islam.

Itulah fakta yang selalu mengaspirasikan bahwa tiada kebaikan dalam agama yang menafikan politik, dan sebaliknya, politik yang hampa nilai-nilai agama.

Politikus (Siyaasi): adalah orang yang memberikan perhatian kepada urusan-urusan ummat dan memahaminya dengan teliti, mengerti dan mencarikan solusinya berdasarkan ide dan pemikirannya yang benar.

Hasan Al-Banna menjelaskan da’wah dalam berbagai sisinya: politik, da’wah, gerakan, penyusunan strategi, dan ekonomi.