Assalamu’alaikum Bung Rizki,
Dulu di tahun 1980-an, kita Golput dengan alasan rezim yang berkuasa itu thagut. Namun kenapa sekarang kok malah seolah “diharamkan”? Padahal kan sistemnya masih sama. Mohon pencerahannya ya. Syukron.
Wassalamu’alaykum
Wa’alaykumusalam warahmatullahi wabarakatuh,
Semoga Bung Ahmad Irfani selalu berada dalam rahmat Allah SWT. Sebelum menjawab yang ditanyakan, ada baiknya kita membedah dulu apa itu demokrasi, apa itu plutokrasi, dan apa itu oligarki. Sebab, banyak orang tidak memahami dengan baik jika kedua penumpang gelap sistem demokrasi itu sekarang ini melekat di dalam sistem politik di Indonesia, sejak era Harto sampai detik ini.
DEMORASI adalah sistem politik yang meyakini jika kekuasaan yang sejati haruslah berada di tangan rakyat. Bahasa latinnya, Vox Populi Vox Dei. Suara Rakyat adalah Suara Tuhan. Banyak orang menganggap demokrasi berasal dari Plato yang menulis buku “Republik”. Anggapan ini kurang tepat, karena 400 tahun sebelum Plato lahir, sistem demokrasi sudah diterapkan oleh 12 suku bangsa Bani Israel saat mereka berdiam di tanah Kan’an.
Saat itu Bani Israel terpecah ke dalam 12 suku yang memiliki otoritas untuk mengatur dan memerintah dalam wilayahnya masing-masing. Masing-masing suku dipimpin oleh hakim yang diangkat berdasarkan kesepakatan bersama berdasarkan otoritasnya di dalam hal keagamaan. Lalu ke-12 hakim ini yang mewakili ke-12 suku Bani Israel membentuk sebuah dewan hakim yang membahas kepentingan mereka bersama berdasarkan Mosaic Codex. Inilah masa hakim-hakim seperti yang dimuat di dalam Alkitab.
Jadi, demokrasi sebenarnya merupakan made in Bani Israel. Sebab itu, tidak salah jika ada ungkapan jika demokrasi merupakan sunnah Yahudi. Walau pun sesungguhnya Demokrasi itu sendiri suatu sistem yang bisa baik bisa pula tidak, tergantung pada siapa yang mengelolanya. Namun dalam sejarah dunia, belum pernah sistem ini menciptakan suatu kebaikan, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat secara keseluruhan. Plato sendiri yang kadung dianggap sebagai Bapak Demokrasi ternyata memiliki puluhan budak. Yunani sendiri di mana Plato hidup, tidak pernah melaksanakan demokrasi.
PLUTOKRASI merupakan suatu sistem di mana kekuasaan hanya bergilir dari satu orang kaya ke orang kaya lainnya. Rakyat hanya dijadikan obyek untuk melanggengkan kekuasaan golongan mereka dan dijadikan sapi perahan untuk bisa dipunguti pajaknya, dibayar dengan upah yang murah, dan sebagainya.
Kaum plutokrat ini juga berusaha menipu rakyat dengan melakukan propaganda jika sistem demokrasi telah benar-benar berjalan di atas rel yang ada, telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Mereka ini mendekati rakyat hanya pada saat suara rakyat diperlukan, dan segera melupakan rakyat—sekaligus melupakan janji-janjinya—setelah berkuasa kembali.
Jika ada sebagian rakyat yang berani menggugat mereka, maka dengan kekuatan modal yang mereka miliki, yang ditanamkan di berbagai media massa dan juga ditanamkan di berbagai oknum pejabat yang menguasai lembaga-lembaga negara—sipil maupun militer, maka dengan mudah para plutokrat ini menuding rakyat yang berani itu sebagai kelompok subversif, dituding mengganggu stabilitas nasional, diharamkan keberadaannya lewat stempel “tokoh atau lembaga religius yang loyal pada Istana”, dan sebagainya. Penghilangan nyawa merupakan opsi terakhir bagi mereka untuk membungkam rakyat yang berani menggugat status-quonya.
OLIGARKI merupakan fenomena yang biasanya menyertai “demokrasi plutokratis”, yakni dikuasainya partai politik oleh segelintir, satu dua orang saja. Kebijakan segelintir orang inilah yang berlaku dan wajib ditaati oleh seluruh anggota parpol. Jika ada anggota yang diangap tidak patuh, maka elit parpol akan segera memecatnya. Segala dalih memang digunakan sebagai pembenaran.
Nah, bagaimana dengan sistem kekuasaan yang berlaku di Indonesia? Di zaman Bung Karno, pemerintah mengatakan jika Indonesia berjalan di atas rel konsep Sosialisme Indonesia yang berbeda dengan konsep sosialisme di negara-negara komunis. Namun para kenyataannya, konsep ini ternyata gagal membawakan kesejahteraan pada rakyatnya. Bung Karno malah dijadikan, dan dia bersedia, sebagai penguasa tunggal seumur hidup yang oleh banyak kalangan dianggap sama saja dengan diktator. Adalah sangat berbahaya jika sebuah negara dikuasai secara absolut oleh satu orang.
Lalu di zaman Harto, demokrasi sekadar dijadikan topeng bagi sistem kapitalistik. Di era kekuasaan inilah, kekuatan kapitalis internasional dengan bebas melenggang masuk ke Indonesia dan dipersilakan merampok seluruh kekayaan negeri yang kaya raya ini, asal kaum plutokrat yang berada di sekitar lingkaran Cendana mendapatkan “cipratan fulus”nya.
Paska Harto, sentralisasi kekuasaan (dan juga kekayaan) yang ada di Cendana mulai terurai. Terciptalah sejumlah blok kaum plutokrat yang sesungguhnya juga berasal dari rezim yang lama. Ada beberapa kubu kaum Plutokrat yang bergandeng mesra, namun banyak pula yang saling menjegal di antara sesamanya. Inilah yang kemudian melahirkan penguasa-penguasa baru seperti Habibie, Dur, Mega, dan kini SBY yang akan berakhir.
Era reformasi yang seharusnya memiliki misi utama menghancurkan sistem Suhartoisme, ternyata ditunggangi oleh kekuatan lama dan diselewengkan menjadi era kebebasan sebebas-bebasnya. Asal punya duit, maka kamu bisa melakukan apa saja. (bersambung)
