Seperti tidak pernah mendengar lagi suara dan teriakan rakyat, yang menolak pembangunan gedung baru DPR yang akan menghabiskan dana Rp 1,138 triliun.
Padahal, mayoritas rakyat menolak pembangunan gedung baru itu. Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh berbagai media menunjukkan mayoritas rakyat menolak pembangunan gedung DPR yang baru.
Sebelumnya APBN telah menganggarkan untuk revovasi 497 rumah dinas di komplek DPR Kalibata yang menghabiskan dana Rp 445 miliar. Padahalnya DPR juga sudah melakukan renovasi gedung DPR 24 lantai tahun 2008, yang menghabiskan dana Rp 33,34 miliar. DPR juga telah membangun pagar gedung yang menghabiskan dana Rp 2,1 miliar.
Mayoritas Fraksi di DPR semuanya tidak ada yang keberatan pembangunan gedung baru. Karena, memang sejak dari awal, pembangunan gedung baru sudah menjadi keputusan semua fraksi, dan tidak ada satupun yang menolak. Bahkan, Wakil Ketua DPR Anis Mata, dari FPKS, meminta agar tetap dilanjutkan pembangunan gedung baru itu. Sekarang sebagaian fraksi hanya meminta agar pembangunan itu ditunda, bukan dibatalkan pembangunannya.
Fasilitas-fasilitas yang diinginkan oleh anggota dewan itu pemerintah terus meluluskannya. Karena memang pemerintah sekarang pilar kekuasaannya adalah partai politik, maka pemerintah seperti disandera oleh partai politik, dan tidak dapat berkutik. Setiap kehendak dan keinginan partai politik selalu diluluskannya. Tidak ada yang ditolak, yang berkaitan dengan kepentingan mereka.
DPR karena memiliki kewenangan menentukan anggaran (budget), dan ini sebagai wujud dari salah satu kewenangan dari DPR, yang menentukan anggaran. Tidak sulit menentukan anggaran dan mengalokasikannya untuk kepentingan mereka. Termasuk pembangunan gedung baru, yang sebenarnya tidak ada urgensinya.
Belum lagi beban-beban yang haru dipikul pemerintah lewat anggaran yang sangat berat di saat sedang mengalami krisis seperti sekarang ini, DPR bukan ingin mengurangi beban anggaran (APBN), tetapi juga terus membebaninya. Termasuk melakukan kunjungan ke luar negeri, atau melakukan studin banding, yang mengeluarkan dana puluhan miliar, setiap kali pergi ke luar negeri.
Di tengah-tengah bencana yang silih berganti, dan minimnya dana tanggap darurat yang disediakan pemerintah lewat APBN untuk mengatasi bencana, yang sering terjadi, seperti yang di Aceh dan Sumatera Utara, tetapi DPR yang merupakan wakil rakyat, menghabiskan dana-dana APBN hanya untuk kepentingan dirinya, seperti membangun gedung baru.
Lantas di mana hati nurani mereka itu? Adakah mereka masih merupakan wakil rakyat atau mereka itu wakil dirinya sendiri, yang tidak memiliki relasi dengan rakyat. Wallahu’alam.
