Presiden SBY melalui rapat kabinet paripurna telah memutuskan proses pemilihan pemimpin daerah istimewa Yogyakarta (DIY), melalui pemilihan. Gubernur dan wakil gubernur DIY dipilih melalui pemilihan secara demokratis. Ini keputusan rapat kabinet paripurnaa menanggapi sikap rakyat Yogyakarta, yang tetap menginginkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY ditetapkan, bukan dipilih melalui pemilihan.
Presiden SBY nampaknya tak beranjak mau mengakomodasi aspirasi rakyat Yogyakarta yang menginginkan proes pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY itu, melalui penetapan, tetapi justru Presiden melalui proses pemilihan yang bersifat demokratis. Sementara, rakyat yang tercermin dari berbagai elemen rakyat Yogyakarta, tetap meginginkan agar proses pemilihan kepala daerah DIY itu dipilih melalui penetapan.
Usai rapat kabinet para elemen rakyat di DIY langsung mengambil respon, dan hampir semuanya menolak proses pemilihan kepala daerah DIY itu melalui pemilihan. DPRD DIY akan mengambil sikap, melalui sidang paripurna akan memboikot dana pilkada untuk pemilihan kepala daerah DIY. Artinya, secara aklamai DPRD, dari berbagai partai menentang keputusan Presiden SBY, yang menginginkan proses pemilihan kepala daerah melalui pemilihan.
Jika dana pilkada tidak ditetapkan oleh DPRD, berarti tidak ada pemilihan kepala daerah di Yogyakarta, yang akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Ini akan menimbulkan kevakuman kepemimpinan di Yogyakarta. Rakyat menolak keputusan pemerintah pusat, keputusan rapat kabinet yang dipimpin oleh Preasiden SBY.
Ini berarti sebuah keputusan rapat kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden SBY, ditolak, dan diboikot. Pemerintah pusat dan Presiden, kehilangan legitimasi dan pengaruh atas wilayah Yogyakarta. Ini de facto berarti Yogyakarta sudah tidak lagi berada dalam wewenang pemerintah pusat. Karena tidak lagi tunduk dengan sebuah keputusan yang telah diambil melalui sebuah rapat kabinet paripurna. Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden akan kehilangan otoritasnya atas rakyat Yogyakarta.
Lalu, langkah dan scenario apa yang akan dijalankan oleh pemerinta pusat, dan Presiden SBY, menghadapi penolakan rakyat Yogyakarta ini?
Adakah pemerintah tetap memaksakan dengan melakukan pemilihan untuk memilih gubernur dan waki gubernur DIY? Apakah kalau diselenggarakan pemilihan dapat berlangsung dengan semestinya. Bagaimana jika rakyat DIY tetap menolak dan memboikot? Bahkan, ramai-ramai mereka menentang, dan diwujudkan dengan berbagai aksi yang akan mengguncang wilayah DIY, dan berdampak secara nasional?
Resiko penolakan rakyat DIY ini, yang paling utama, adalah hilangnya otoritas dan kredibelitas pemerintah pusat dan Presiden SBY, selaku pimpinan negara, bila keputusan diabaikan oleh rakyat. Dengan sendirinya Presiden selaku penguasa atas Republik ini telah kehilangan hak dan wibawanya sebagai pemimpin, karena keputusannya ditolak. Tidak lagi Presiden memiliki legitimasi kekuasaan, akibat penolakan rakyat DIY ini. Karena, sebuah wilayah yang merupakan bagian dari Indonesia, kemudian rakyatnya menolak untuk tunduk kepada keputusan pemerintah pusat dan keputusan rapat kabinet.
Bagaimana kalau akibat penolakan itu, kemudian pemerintah pusat dan Presiden SBY, menunjuk kepala daerah DIY, secara sepihak? Atau menyelenggarakan pemilihan dengan menunjuk calon yang ada di daerah DIY, selain Sultan dan Paku Alaman, yang akan maju untuk memimpin DIY? Tentu, kuncinya kepada rakyat DIY, yang masih tetap memposisikan Sultan dan Paku Alaman sebagai pemimpin mereka. Dan, selama mereka masih ada, tetap mereka ingin ditetapkan tidak melalui pemilihan.
Ujung konflik ini akan berakhir dengan pecahnya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)? Di mana sebagian rakyat DIY dalam bentuk penolakannya mereka dengan menunjukkan sebuah paspor, yang bersimbol kraton Yogyakarta. Inilah ujung sebuah konflik kepentingan yang tak menemukan titik temu antara Presiden SBY dengan Sultan dan rakyat DIY.
Benarkah konflik ini dipicu oleh sikap mbalelonya Sultan yang tidak mau mendukung Presiden SBY, saat pemilu pilpres 2004? Dan sekarang Sultan juga tidak menunjukkan dukungan kepada Presiden SBY dan memilih bergabung dengan Nasdem (Nasional Demokrat), yang dipimpin Surya Paloh? Wallahu’alam.
