Sebuah klimaks aktivitas partai-partai politik yang sudah berlangsung hampir lebih satu tahun. Sejak di mulai pra-kampanye pemilu legislatif, sampai kampanye pemilu presiden, deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta penetapan para anggota legislatif, juga pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih.
Kemudian, kini giliran presiden dan wakil presiden yang terpilih, yaitu SBY dan Boediono, memanggil para calon menteri di Puri Cikeas, yang menandakan mereka yang sudah dipanggil itu akan menduduki jabatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), periode kedua.
Mereka yang mendapat panggilan ke Puri Cikeas itu, diantaranya para pemimpin partai politik, yang sudah meneken kontrak politik,seperti PKS, PAN, PKB, PPP, Demokrat, dan Golkar. Tetapi, juga kalangan militer, birokrat, dan professional, yang tentu sudah tidak diragukan lagi loyalitas, ketaatan, kesungguhan, dedikasi, dan pengorbanannya kepada Presiden SBY. Merekalah yang diharapkan dapat menjadi ‘back bone’ (tulang punggung),yang sudah siap dengan jiwa dan raga, mensukseskan pemerintahan lima tahun mendatang di bawah kepemimpin Presiden SBY dan Boediono.
Mereka yang akan menduduki dalam kabinet KIB ini, benar-benar orang ‘pilihan’, yang sesuai dengan undang-undang mereka akan menjadi ‘pembantu’ Presiden SBY selama lima tahun mendatang. Mereka yang diangkat menjadi menteri itu, adalah tokoh-tokoh yang memiliki ‘chemistry’ dengan Presidden SBY, serta memiliki kesamaan visi, misi, yang ingin diwujudkan dalam membangun Indonesia. Mereka yang menduduki fortopolio dalam kabinet baru adalah para tokoh, yang diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang ‘pembantu’ presiden, dan dapat terwujudnya pemerintahan yang solid, serta dengan dukungan 75 persen suara di parlemen.
Masalahnya, mereka yang memiliki loyalitas, ketaatan, kesungguhan, dan pengorbanan kepada Presiden SBY, apakah juga nantinya tokoh-tokoh memiliki tanggung jawab, amanah, serta kejujuran, khususnya komitment mereka terhadap kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia? Sehingga, masuknya mereka ke dalam KIB itu, juga disertai dengan niat, ingin melakukan ‘perbaikan’, terhadap kehidupan dan kondisi rakyat serta bangsa Indonesia. Sehingga, lima tahun ke depan, bangsa ini akan memiliki progres (kemajuan), yang dapat dirasakan dengan riil atau konkrit.
Mereka yang sudah dipilih menjadi ‘pembantu’ Presiden SBY ini, apakah mereka tokoh-tokoh yang akan menciptakan ‘miracle’ (keajaiban), bagi masa depan bangsa Indonesia, mengeluarkan bangsa dari krisis, yang sifatnya multi dimensi. Mulai dari krisis moral, karakter, ekonomi, budaya, dan hilangnya nasionalisme, serta harga diri dalam pergaulan internasional? Sebaliknya, apakah mereka yang masuk menjadi anggota kabinet baru ini, hanya sekadar memenuhi kontrak politik, diantara para pemimpin partai politik, dan adanya ‘sharing power’ (pembagian kekuasaan), sebagai kelaziman dalam politik? Apakah mereka – para tokoh politik, yang sudah direkrut oleh Presiden SBY, tokoh-tokoh yang memiliki integritas dan sudah teruji, khususnya dalam mengelola negara?
Tentu, kita mengharapkan Presiden SBY akan menjadi lokomotif, yang membawa para ‘pembantunya’, menuju kearah perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan diantara tokoh-tokoh politik yang ada. Kita mengharapkan, sesuai dengan janji-janji yang pernah disampaikan dan diucapkan ketika berlangsung kampanye pemilu presiden beberapa waktu yang lalu, dan akan adanya perubahan kehidupan yang luas. Bangsa ini tidak mengingingkan adanya kehidupan yang stagnan, dan tidak ada progres dalam perjalanannya, tapi akan terus mengalami perubahan, menuju ke arah pada kondisi yang lebih baik lagi.
Dan, yang paling mendasar sekali, kita menginginkan agar bangsa ini dapat melepaskan diri dari ketergantungan kepada Barat, khususnya AS, yang memiliki watak menjajah. Kita tidak menginginkan pemerintahan mendatang di bawah Presiden SBY, tetap menjadikan AS sebagai ‘patron’nya. Tapi, menginginkan agar Indonesia dengan negara manapun di dunia, termasuk dengan negara seperti AS memiliki ‘equality’ (kesataraan), dan tidak lagi di dikte oleh mereka. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, dan mempunyai hak berdaulat ‘sovereignty’, yang harus diletakkan diatas segala-galanya.
Sebagai catatan, Presiden SBY telah memilih Ir.Hatta Rajasa, orang kepercayaannya sebagai Menko di bidang Ekuin, yang selama ini bidang Ekuin, selalu menjadi kontroversi dan ajang kritikan, dan posisi itu di duduki tokoh-tokoh, yang oleh masyarakat selalu di kaitkan dengan ‘Neo-lib’. Apakah pilihan terhadap Hatta Rajasa ini dapat diartikan sebagai sebuah perubahan paradigma dalam kebijakan ekonomi mendatang? Meskipun, masihada Sri Mulyani sebagai Menkeu dan Chatib Basri, yang akan menjadi Ketua Bappenas.
Kita akan menunggu sesudah 100 hari KIB ini bekerja. Apakah tokoh-tokoh yang direkrut oleh Presiden SBY, adalah tokoh-tokoh yang kridibel,dan memiliki integritas, juga memiliki visi,misi, yang akhirnya membawa perubahan besar bagi masa depan Indonesia. Atau mereka tokoh-tokoh, yang hanya sekedar memiliki ‘syahwat’ kekuasaan. Dan, adakah harapan ini akan berakhir di Puri Cikeas? Wallahu’alam.
