eramuslim.com – Menteri Sosial (Mensos), Saefullah Yusuf menanggapi viralnya aksi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang membagikan bantuan sosial (bansos) dengan stempel nama ‘Bantuan Wapres Gibran’.
Aksi tersebut dilakukan Gibran saat membagikan bantuan kepada warga korban banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Kamis (28/11/2024) lalu.
Gus Ipul, sapaan akrab Saefullah Yusuf, menyebut bahwa bansos bisa diberikan siapa saja. Menurut Gus Ipul, bansos yang diberikan Gibran merupakan bantuan dari pemerintah.
“Bansos itu bisa diberikan oleh siapa saja, itu kan bansosnya pemerintah. Gitu saja. Dari Kemensos juga ada, dari kementerian yang lain juga ada,” kata Gus Ipul di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Gus Ipul pun mengatakan masyarakat seharusnya tidak permasalahkan jika Gibran memberikan bansos memakai stempel ‘Bantuan Wapres Gibran’. Hal yang terpenting, bansos itu bermanfaat bagi masyarakat.
“Ya menurut saya tidak ada masalah ya. Semua tahu lah program pemerintah atau dari pihak swasta kan semua tahu. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Yang penting manfaatnya itu yang utama. Untuk masyarakat yang penting,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, aksi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membagikan bantuan dalam tas bertuliskan ‘Bantuan Wapres Gibran’ kepada warga korban banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024), disorot.
Diketahui, unggahan foto bantuan sembako berlogo dan bertuliskan ‘Bantuan Wapres Gibran’ sempat viral di media sosial.
Dalam foto yang beredar, terlihat tas jinjing berwarna biru yang diberikan Gibran Rakabuming ke para pengungsi.
Bantuan tersebut diberikan kepada korban banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Tas tersebut berlogo sebuah Istana tempat Gibran Rakabuming berkantor dengan tulisan ‘Istana Wakil Presiden’. Di bawah logo tersebut ada tulisan Bantuan Wapres Gibran.
Namun sembako berasal dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming ini menjadi perbincangan netizen. Adapun tulisan dari goodie bag tersebut sempat jadi sorotan lantaran dinilai tidak tepat.
Sebab bantuan tersebut seharusnya tidak dari satu sumber saja, melainkan satu kesatuan sistem dari presiden, wakil presiden, menteri, dan lain sebagainya
(Sumber: Tribunnews)
