Ketika Konstitusi menjamin hak yang sama bagi semua warga negara, terlepas dari agama, kasta, bahasa, wilayah mereka, agenda di belakang CAA-NRC-NPR sangat jelas. Dia mengatakan NPR adalah ancaman besar bagi umat Islam dan juga beberapa komunitas lain, termasuk Dalit.
Menyoroti bahwa di NPR, petugas survei dapat menulis ‘D’ (artinya ragu-ragu) di depan nama siapa pun dan ini bermasalah.
Madani mengatakan mereka tidak memiliki masalah dengan bentuk Sensus populasi konvensional. Dia mengatakan orang tidak dapat melarikan diri dari NPR bahkan jika diasumsikan bahwa CAA dan NRC akan dihapuskan.
“(Menteri Dalam Negeri Uni) Amit Shah dan (Perdana Menteri Narendra) Modi tidak berbicara tentang NPR. Mereka berbicara tentang CAA-NRC.
Menyoroti alasan untuk menentang NPR, dia berkata mereka memiliki dua masalah utama. Pertama, orang harus membuat akta kelahiran orang tua dan kedua, surveyor dapat menulis pernyataan yang meragukan di depan nama siapa pun.
Madani mengatakan organisasinya telah mengajukan petisi terhadap NPR di pengadilan.
Ditanya apakah mereka akan memboikot proses pembaruan NPR, Madani mengatakan JUIH akan membahas masalah ini pada pertemuan badan umum yang dimulai di Mumbai pada Jumat ini.
Masalah agama, sosial dan politik juga akan dibahas pada pertemuan yang akan berakhir dengan rapat umum pada Ahad (23/2). Untuk diketahui, JUIH, dibentuk pada tahun 1919, adalah salah satu organisasi terkemuka cendekiawan Islam yang tergabung dalam aliran pemikiran Deobandi.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah India dilaporkan akan memperbarui catatan demografis negaranya. Seluruh warga di India akan dicatat kembali sebagai pembaruan Daftar Penduduk Nasional (NPR). Hal ini dilakukan di tengah protes massa yang dipicu oleh Undang-undang Kewarganegaraan yang baru.
