Dua pekan menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, jamaah haji akan mulai terkonsentrasi di Mekkah bukan hanya berasal dari Indonesia akan tetapi seluruh negara-negara didunia. Sebagai penyumbang jamaah haji terbanyak, Pemerintah Indonesia melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) , tentu membutuhkan kerja ekstra keras untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap jamaah yang tengah menunaikan rukun Islam kelima itu.
"Saya minta dengan segera, dengan rasa apresiasi kepada PPIH untuk mengkonsentrasikan semua pikiran, tenaga, pelayanan menjelang hari H. Karena kita sudah tidak lagi bicara masalah pondokan, kita tidak bicara lagi masalah perumahan tapi konsentrasi kita pada masalah transportasi bagaimana memudahkan jamaah, rumah ada, katering ada transportasi ada. Tapi kalau tidak diguidance jamaah kita sampai ke Masjidil Haram, semua yang ada itu menjadi sia-sia," kata Tim Pengawas Haji DPRRI yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPRRI Said Abdullah usai dialog interaktif, di Hotel New Riyadh, Jeddah, Sabtu.
Untuk itu, menurutnya, petugas dituntut agar sebisa mungkin dapat melayani jamaah selama kurang lebih 20 jam sehari, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan wajar saja kalau akhirnya jamaah melakukan protes terhadap pelayanan yang tidak maksimal.
"Tidak ada toleransi apapun, ketika kemudian jamaah memprotes, bahkan memukul petugas. Gara-gara petugas tidak melayani jamaah kita. Yang paling krusial adalah H-3 dan H+3 puncak pelaksanaan haji," ujar Said.
Bahkan, Ia pun menyinggung pemberian makanan gratis pada H-3 puncak pelaksanaan Ibadah Haji di Mekkah, sehingga konsentrasi ibadah jamaah tidak terpecah karena harus mencari makanan yang memang untuk di Mekkah tidak disiapkan katering.
Said pun mengkritisi masalah perumahan terutama di Mekkah yang justru untuk tahun ini semakin jauh. Ia meminta, pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggaraan haji untuk membantu kesulitan yang dihadapi Indonesia.
"Pemerintah Arab Saudi ini betul-betul sebagai khadimul haramain. Please tahun depan, baik melalui forum OKI, maupun forum G to G, pemerintah Arab Saudi mau melakukan regulasi terhadap perumahan di Mekkah. Standarisasi ada golongan satu, ada golongan dua, golongan tiga. Misalnya golongan satu 2.500 Riyal golongan dua 2.000 riyal, golongan tiga 1.500 dan pasti laku," katanya.
Hal ini perlu dilakukan, agar tidak menimbulkan kesan pemerintah Arab Saudi melakukan kapitalisasi haji. Rekomendasi itu, lanjutnya, akan disampaikan dalam rapat panja Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang akan dibahas pada 27 November mendatang.(novel)
