Bapak Presiden yang terhormat,
Jika tidak segera diatasi, situasi panas ini akan terus terjadi hingga pengumuman KPU pada bulan Mei nanti. Apalagi jika para komisioner KPU tidak segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum di KPU yang sengaja maupun tidak, melakukan kesalahan meng-entry data tersebut. Bukan mustahil keadaan akan semakin parah karena masyarakat terlanjur tidak percaya pada data-data yang disuguhkan KPU. Apalagi jika ternyata data-data KPU itu berbeda dengan data-data real count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga independen seperti ITB, IPB, Roemah Djoeang dan bahkan oleh BPN Capres 02.
Beruntunglah Moeldoko, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dua hari setelah pencoblosan menyatakan kepada pers bahwa kubu paslon 01 akan legowo terhadap apapun hasil penghitungan KPU nanti.
KPU, kata Moedoko, bukan milik pemerintah maupun milik pasangan Capres dan Cawapres petahana. “Untuk itu, apapun hasil perhitungan KPU, pihaknya akan terima,” kata Moeldoko, Jum’at (19/4/2019). Dengan tegas mantan Panglima TNI itu mengatakan, pasangan Jokowi-Maruf akan menerima jika hasil hitungan KPU menyatakan pasangan 01 kalah dari pasangan Prabowo-Sandi.
Bapak Presiden,
Bagi kita, pernyataan Bapak Moeldoko itu tentu saja menjadi setawar sedingin dan agak mendinginkan suasana. Apalagi kita semua tau bahwa penghitungan cepat (quick count) enam lembaga survey itu oleh sejumlah ahli nyata-nyata dikatakan manipulatif, tidak kredibel dan tidak bisa dijadikan patokan bersebab banyaknya dugaan ketidaknetralan dan kecurangan dalam pelaksanaannya. Sebagai akibatnya, sejumlah kalangan bahkan mengadukan ke enam lembaga survey itu ke Bareskrim Polri.
