Menteri Perempuan, keluarga dan anak-anak di Tunisia menyatakan akan menutup TK Al-Qur’an karena dianggap merusak kesatuan system pendidikan di Tunisia.
Saat menanggapi pertanyaan yang diajukan oleeh koran lokal, “sampai dimana gerakan anda dalam menyikapi TK al-qur’an ?” menteri perempuan, keluarga dan anak-anak, Samira Mar’i, dari salah satu partai yang ikut dalam koalisi pemerintah Tunisia, menjawab, “mengenai TK al-Qur’an sikap kami jelas yaitu melakukan penutupan. Kami mendukung pengajaran Al-Qur’an namun tidak dengan cara merusak kesatuan sistem pendidikan, keseragaman masyarakat, kepentingan anak serta hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan seimbang.”
Pernyataan menteri ini telah memicu gelombang protes dan memenuhi jejaring sosial di Tunisia. Bahkan beberapa pakar politik dan tokoh-tokoh ikut menanggapi pernyataan ini. Seperti yang dikatakan ketua pusat studi Islam dan Demokrasi, Ridwan Mas’udi ,dalam pernyataannya kepada surat kabar Hufftington post, ” tidak masuk akal melarang pengajaran al-Qur’an untuk anak-anak kami di Negara muslim dengan alasan memerangi terorisme dan radikalisme.”
Ia menambahkan,”Negara memiliki kewajiban untuk mengawasi semua sekolah baik sekolah al-Qur’an maupun bukan, dalam rangka menjaga anak dari pemikiran radikal, namun para pejabat atau politikus tidak boleh mengambil tindakan untuk melawan religiusitas dan segal sesuatu yang terkait dengan aqidah masyarakat muslim Tunisia.” (hr/im)
