Pencabutan Status Kashmir akan Ubah Demografis Muslim

Sebelumnya, kepala militer Pakistan yang berkuasa mengatakan pasukannya berdiri bersama warga Kashmir dalam perjuangan mereka yang adil. Negara tetangga China juga telah menyuarakan oposisi terhadap langkah India. China menggambarkannya sebagai hal yang tidak dapat diterima.

Protes dan pelemparan batu dilaporkan, serta para pemimpin setempat telah ditahan. Orang-orang Kashmir di bagian lain negara itu mengatakan mereka tidak dapat menghubungi keluarga mereka.

Puluhan ribu pasukan tambahan dikerahkan menjelang pengumuman pemerintah pada Senin, di tempat yang telah menjadi salah satu zona paling termiliterisasi di dunia. Lebih banyak pasukan telah dikirim sejak saat itu.

Pasal 370 hukum yang menjamin status khusus Kashmir merupakan pembenaran utama untuk menjadi bagian dari India. Dengan mencabutnya, pemerintah yang dipimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) telah mengubah hubungan India dengan wilayah tersebut.

Pasal tersebut memungkinkan negara bagian Jammu dan Kashmir memiliki sejumlah otonomi, dengan konstitusinya sendiri, bendera yang terpisah dan kebebasan untuk membuat undang-undang. Namun, urusan luar negeri, pertahanan dan komunikasi tetap menjadi milik pemerintah pusat.

Pemerintah menyatakan Pasal 370 perlu dihapus untuk menempatkan negara pada pijakan yang sama dengan India lainnya. Akan tetapi banyak warga Kashmir percaya BJP pada akhirnya ingin mengubah karakter demografis wilayah mayoritas Muslim dengan mengizinkan warga non-Kashmir membeli tanah di sana. (rol)