Keputusan Partai Keadilan dan Pembangunan untuk tidak merevisi peraturan partai yang dibuat pada tahun 2001 lalu mengancam Perdana Menteri Recep Erdogan dan Presiden Abdullah Gul, serta 70 orang pimpinan lainnya untuk tidak ikut serta dalam pemilu parlemen.
Dalam pendirian Partai Keadilan dan Pembangunan di tahun 2001 lalu, undang-undang partai menyatakan pelarangan orang yang sama ikut dalam pemilihan parlemen lebih dari tiga kali masa jabatan.
Perlu diketahui bahwa hingga mendekati pemilu parlemen ke 4 yang semakin dekat, komite tinggi di Partai Keadilan dan Pembangunan Turki memutuskan tidak merevisi undang-undang yang dibuat pada 12 tahun yang lalu, setelah perdebatan sengit antar anggota komite selama 4 jam lamanya.
Berikut beberapa dampak undang-undang Partai Keadilan dan Pembangunan
1. Partai tidak akan mencalonkan 70 pemimpin paling menonjol dalam pemilihan parlemen mendatang, sehingga akan membuka jalan bagi kepemimpinan baru.
2. Partai tidak akan mengasosiasikan partai atas nama Erdogan, dan akan terus berjalan tanpa Erdogan.
3. Partai tidak akan mengklaim keberhasilan dalam salah satu bidang atas nama salah satu karakter yang telah berhasil di masa lalu, karena kebanyakan mereka akan digantikan oleh tokoh-tokoh baru.
Akan tetapi menurut sejumlah pengamat bahwa langkah Partai Keadilan dan Pembangunan akan membuka jalan bagi Menlu Turki Ahmet Davutoglu menjadi Perdana Menteri baru Turki. (Rassd/Ram)
