Eramuslim.com – Dewan Menteri Luar Negeri Uni Eropa meminta blokade Gaza diakhiri dan perlintasan-perlintasan dibuka secara keseluruhan serta dilaksanakan rekonstruksi. Uni Eropa kembali menegaskan bahwa permukiman-permukiman Yahudi di tanah Palestina adalah idelagal dan merupakan penghalang bagi perdamaian di kawasan.
Dewan Menlu Uni Eropa semua pihak untuk mengambil langkah-langkah cepat untuk menghasilkan perubahan di bidang politik, keamanan dan situasi ekonomi di Jalur Gaza, termasuk di dalamnya adalah diakhirinya blokade dan pembukaan perlintasan-perlintasan secara keseluruhan.
Dewan Menlu Uni Eropa minta rekonstruksi Gaza menjadi prioritas nasional menyeluruh, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, energi dan air. Dewan Menlu Uni Eropa menyeru otoritas Palestina agar melanjutkan tugasnya dengan seluruh pemerintahannya di Jalur Gaza.
Dewan Menlu Uni Eropa menyerukan semua pihak yang aktif, baik pemerintah atau non pemerintah, untuk bekerja menjamin sampainya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza tanpa halangan, sesuai yang termuat dalam hukum kemanusiaan internasional. Uni Eropa siap bekerjasama dengan pihak-pihak dan yang berkepentingan menuju penyelesaian situasi di Jalur Gaza.
Dalam konteks lain, Dewan Menlu Uni Eropa menegaskan bahwa permukiman-permukiman Yahudi di palestina ilegal berdasarkan hukum internasional dan menjadi penghalang bagi perdamaian serta mengancam solusi dua negara di masa depan.
Pihaknya menentang kuat aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat, termasuk pembangunan tembok pemisah rasial di wilayah Palestina terjajah tahun 1967 dan juga kebijakan penghancuran rumah-rumah serta penggusuran lahan, dan penghancuran proyek-proyek dan termasuk di dalamnya yang didanai oleh Uni Eropa. Dewan Menlu Uni Eropa mengecam kebijakan pengusiran warga badui Palestina, sebagaimana yang terjadi di Lembah Yordan.
Uni Eropa menghimbau Israel agar mengakhiri kegitan permukiman dan membongkar lokasi-lokasi permukiman yang didirikan sejak Maret 2001. Uni Eropa mengingatkan bahwa aktivitas permukiman di timur al-Quds telah mengancam secara serius masa depan dan pilihan solusi dua negara.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan hari Senin (18/1), Dewan Menlu Uni Eropa kembali menegaskan sikap Uni Eropa dan negara-negara anggotanya yang komitmen penuh dan aktif dengan undang undang saat ini dan pengaturan bilateral yang diberlakukan terhadap produk-produk dari permukiman Yahudi di Palestina. (ts/infopalestina.com)
