Uni Eropa menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan pada otoritas Palestina sebesar 143 juta dollar AS. Namun UE belum bisa memberi penegasan apakah bantuannya akan dilanjutkan ketika otoritas Palestina sudah berpindah tangan ke Hamas, karena sama hal dengan AS, UE masih menganggap Hamas sebagai organisasi teroris dunia.
.jpg?w=1140&ssl=1)
Philippe Douste-Blazy, menteri luar negeri Perancis yang mengumumkan bantuan itu mengatakan, bantuan tersebut dibutuhkan Palestina untuk menghindari ‘kekacauan ekonomi.’ Sebelumnya, Komisi Eropa sudah mendesak negara-negara donor yang menunda bantuannya untuk Palestina karena kemenangan Hamas dalam pemilu kemarin, segera mengikuti langkah UE.
Utusan internasional James Wolfensohn mengingatkan bahwa otoritas Palestina akan menghadapi kebangkrutan ekonomi dalam dua minggu ini karena Israel menghentikan pembagian hasil pungutan pajak untuk Palestina. Ia mengatakan, krisis keuangan di Palestina akan menimbulkan kekacauan dan kekerasan, untuk itu ia mendesak dunia internasional, khususnya kuartet yang terdiri dari UE, Rusia, PBB dan AS, agar membuat strategi darurat guna mengatasi kondisi administrasi Palestina yang memburuk.
"Ketidakmampuan membayar gaji akan menimbulkan konsekuensi yang luas bukan hanya bagi perekonomian Palestina tapi juga pada kondisi keamanan dan stabilitas Palestina dna Israel," kata Wolfensohn yang pernah menjabat sebagai presiden Bank Dunia. Pemerintah Palestina membutuhkan dana segar untuk membayar gaji sekitar 140.000 pegawai pemerintahan, termasuk 58.000 aparat keamanan.
Terkait dengan bantuan yang diberikannya, UE mengatakan bahwa dukungan mereka terhadap rakyat Palestina tidak berkurang, setidaknya sampai Hamas mengambil alih kepemimpinan di Palestina.
Bantuan untuk Pemerintahan Hamas
.jpg?w=1140&ssl=1)
Apakah UE akan melanjutkan bantuannya setelah Hamas berkuasa? Untuk hal ini, UE belum bisa menjawabnya. "Kami harus bersabar sekarang. Nanti, kami harus memutuska apa yang dilakukan selanjutnya," kata Benita Ferrero-Waldner, Komisi Hubungan Eksternal Uni Eropa.
Menlu Austria, Ursula Plassnik menegaskan, bantuan yang diberikan tidak mengubah permintaan Uni Eropa agar Hamas ‘menerima prinsip-prinsip non kekerasan dan mengakui hak Israel untuk eksis.’ Ia juga mendesak agar Hamas menghormati kesepakatan yang sudah dicapai oleh Palestina dan Israel beberapa tahun belakangan ini.
Di pihak lain, pejabat senior Israel, Raanan Gissin menyatakan, sebaiknya bantuan-bantuan yang diberikan, langsung disalurkan ke organisasi-organisasi kemanusiaan. Gissin khawatir bantuan-bantuan itu akan jatuh ke tangan Hamas.
Mengomentari komitmen bantuan UE, Gissin mengatakan,"Ini adalah keputusan yang salah, dalam waktu yang salah, dan tujuan yang salah. Dalam beberapa minggu lagi, Hamas akan memerintah. Mereka akan mengepalai kementerian-kementerian di mana dana sebesar 120 juta Euro ini disalurkan. Jaminan macam apa yang dimiliki Eropa bahwa bantuan ini akan digunakan hanya untuk tujuan kemanusiaan?" ujar Gissin di Yerusalem.
Sementara itu, juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri menyatakan, bantuan dari UE menunjukkan kegagalan upaya yang digalang AS dan Israel untuk memperkuat tekanan ekonomi terhadap Palestina dan pemerintahan Hamas di masa depan.
Paket bantuan darurat yang diberikan UE ditujukan untuk membayar sejumlah biaya sampai dua bulan mendatang, terdiri dari:
* 48 juta dollar AS untuk membayar biaya kebutuhan energi dan kebutuhan penting lainnya. Dana ini akan dibayarkan langsung oleh UE berdasarkan surat tagihan yang divalidasi oleh perusahaan audit internasional.
* 76 juta dollar AS untuk bantuan proyek kesehatan dan pendidikan yang dibayarkan pada United Nation Relief and Works Agency, organisasi yang menyediakan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan bantuan darurat untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
* 21 juta dollar AS bantuan untuk membayar gaji pegawai otoritas Palestina. Dana ini berasal dari 83 juta dollar dana Uni Eropa yang dibayarkan pada Bank Dunia sejak 2005. Dari dana itu, hanya setengahnya yang diberikan pada otoritas Palestina, karena Palestina dianggap gagal mencapai target-target pemerintahan yang bersih pada tahun lalu. (ln/aljz)
