Resah oleh konflik yang dikhawatirkan bisa menguntungkan Zionis Israel, rakyat Palestina meminta semua pihak yang terlibat konflik, untuk duduk bersama di meja perundingan. Mereka menyuarakan agar masing-masing pihak membicarakan pembentukan pemerintahan koalisi nasional agar korban tak berdosa tidak jatuh.
Menurut pimpinan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, Abdul Alim Danah, kelompoknya tidak sependapat dengan permintaan Presiden Abbas yang ingin mempercepat pemilu legislatif dan presiden, tanpa kesepakatan nasional yang melibatkan seluruh kelompok di Palestina. Dalam keterangannya kepada Al-Jazeera, disebutkan bahwa krisis di Palestina masih mungkin dikembalikan di meja perundingan dan dialog nasional dengan melibatkan seluruh kelompok dan elemen kekuatan di Palestina. “Sebab sebab kegagalan dialog tentang pembentukan pemerintahan koalisi nasional antara Fatah dan Hamas adalah karena dialog itu tidak melibatkan kelompok dan elemen Palestina yang lain,” ujarnya.
Sementara itu, tujuh kelompok Palestina mengeluarkan pernyataan bersama tentang penolakan mereka atas revolusi terhadap hasil suara Pemilu yang baru satu tahun digelar.
Perkataan ini ditegaskan oleh Batalyon Izzuddin Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, bersama 6 kelompok militer non Hamas, bahwa mereka tidak akan mengizinkan adanya revolusi atas pemerintahan yang sah. Dalam pernyataan bersama mereka disebutkan, “Kami takkan mengizinkan siapapun menjerumuskan kami pada jurang yang dibuat oleh AS dan Eropa. Kami bangsa Palestina telah berada di bawah penjajahan, dan telah rakyat Palestina telah bersuara memilih perlawanan. Sementara Abu Mazin (sebutan untuk Presiden Palestina) atau selainnya tidak berhak untuk melakukan revolusi atas pilihan rakyat Palestina. Mereka juga tak bisa memaksakan kehendaknya dengan alasan apapun.”
Ditegaskan pula, “Kami menolak pengakuan terhadap pemilu yang dipercepat yang berarti membalikkan keinginan rakyat Palestina. Kami katakan kepada Abu Mazen dan lingkaran hitam yang mengelilinginya, berhentilah kalian bermain-main dengan masa depan rakyat kami.” Sementara itu, sejumlah tokoh besar Palestina yang tinggal di luar Palestina juga menolak seruan Abbas yang menginginkan percepatan pemilu, karena memang tidak ada undang-undang yang melandasi ajakan tersebut. Termasuk di antara tokoh yang menolak ajakan Abbas adalah, tokoh Fatah Faruq Qadumi dan Kepala Biro Politik Hamas Khalid Misyal, serta sekjen Jihad Islam Ramadhan Shalh dan Sekjen Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina Ahmad Jibril. (na-str/Aljazr)
