.jpg?w=1140&ssl=1)
Para menteri luar negeri Uni Eropa dalam pertemuan di Brussels, mengungkapkan ‘keprihatinan mereka yang mendalam’ terhadap kondisi kemanusiaan, ekonomi dan keuangan di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang semakin memburuk, setelah AS dan UE memutus bantuan mereka. Untuk itu, Uni Eropa menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kembali bantuan untuk Palestina secepat mungkin.
Pada kesempatan itu, Komisioner Hubungan External UE Benita Ferro-Waldner mengungkapkan harapannya agar tim Kwartet sudah bisa memberikan mekanisme penyaluran bantuan pada Palestina bulan Juni mendatang.
"Kami sangat menyadari kebutuhan mendesak di wilayah-wilayah Palestina. Kami harus mendapatkan parameter yang benar, kemudian kita akan meminta para donor dan partner kita agar mau menerima apa yang telah ditetapkan," kata Ferrero-Waldner dalam jumpa pers, Selasa (16/5).
Ia mengatakan, pertemuan negara-negara donor diharapkan sudah bisa digelar minggu depan begitu mekanisme penyaluran bantuannya sudah ditetapkan. Dalam pertemuan itu, pihak donor lainnya seperti Israel dan negara-negara Arab akan ikut serta.
"Saya pikir, sekarang ini kesediaan Israel untuk menyalurkan kembali pendapat pajak dan cukai pada Palestina sangat krusial. Ini penting untuk mencegah krisis di wilayah Palestina," sambungnya.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Javier Solana mengatakan, bukan tidak mungkin mekanisme bantuan meliputi pembayaran gaji pada seluruh pegawai negeri di Palestina. Masalah penyaluran bantuan untuk membayar gaji ini memang belum diputuskan karena AS keberatan.
Namun seorang pejabat Uni Eropa mengatatakan, dari hasil diskusi, kemungkinan yang mungkin bisa dilakukan adalah membayar apa yang mereke sebut sebagai ‘pengeluaran-pengeluaran darurat’, yang disalurkan secara langsung ke masing-masing orang, misalnya tenaga dokter.
Terkait dengan hal ini, Solana mengatakan, resistensi Kongres AS kemungkinan akan membuat Bank Dunia sulit menerapkan mekanisme bantuan bagi rakyat Palestina. "Kongres mungkin akan lebih ketat dalam memberikan dana bantuan dibandingkan dengan kita. Kita harus bicara dengan Bank Dunia dan melihat apakah mereka mau menjadi lembaga pelaksana mekanisme tersebut atau tidak. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi," kata Solana tanpa memberikan detilnya.
Uni Eropa sendiri menyatakan tidak akan memberikan bantuan pada atau melalui otoritas pemerintahan Palestina. UE kemungkinan akan menyalurkannya melalui Presiden Mahmoud Abbas yang pada hari ini dijadwalkan bertemu dengan parlemen Eropa dan para pejabat senior UE di Strassbourg, Perancis.
Ditanya soal mekanisme bantuan ini, juru bicara departemen luar negeri AS Sean McCormack mengatakan, Washington masih harus mempelajari dulu detil recana itu, terutama soal untuk apa mekanisme bantuan ini dan pada siapa dana bantuannya akan diberikan, atas kondisi apa dan untuk keperluan apa.
"Waktunya akan datang. Saya yakin dalam beberapa minggu dan beberapa bulan mendatang, akan ada kejelasan atas isu ini," katanya. (ln/aljz)
