Beberapa kepala negara datang ke pertemuan di Istanbul. Namun, Arab Saudi, tuan rumah kelompok 57 negara anggota OKI, hanya mengirim pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri. Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab juga hanya mengirimkan pejabat Kementerian Luar Negeri mereka.
Dalam pertemuan tersebut, Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad al-Thani mengatakan, penderitaan Palestina telah menjadi simbol penindasan rakyat di seluruh dunia. Ia juga mengecam pembantaian brutal Israel yang mereka lakukan terhadap pengunjuk rasa.
“Siapa di antara kita yang tidak tahu pengepungan yang dipaksakan di Jalur Gaza dan hukuman kolektif terhadap populasinya. Jalur Gaza diubah menjadi kamp konsentrasi besar jutaan orang yang kehilangan hak dasar mereka untuk bepergian, bekerja, dan mendapatkan perawatan kesehatan,” kata al-Thani.
“Ketika putra mereka disebut teroris dan ketika mereka melakukan unjuk rasa damai, mereka disebut ekstremis dan ditembak mati dengan peluru tajam,” katanya menambahkan.
Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mengatakan, AS menjadi bagian dari masalah, bukan dari solusi. Ia mengatakan, relokasi kedutaan besar Negeri Paman Sam itu tidak agresif terhadap negara Islam serta melawan Muslim dan umat Kristen.
Raja Abdullah II dari Yordania juga mendesak langkah darurat untuk mendukung perlawanan rakyat Palestina. Sementara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani mengajak negara anggota OKI untuk mengambil langkah ekonomi dan politik melawan AS dan Israel.
OKI mengeluarkan pernyataan resmi meminta PBB untuk meluncurkan penyelidikan internasional atas pembunuhan di Gaza dan membentuk pasukan perlindungan internasional untuk rakyat Palestina. Negara-negara OKI juga akan melakukan pembatasan ekonomi untuk negara, perusahaan, atau individu yang mengakui aneksasi Israel di Yerusalem.
