Permintaan Uni Eropa untuk menjelaskan insiden penyitaan bantuan kemanusiaan, ditanggapi pemerintah Israel dengan mengkritik diplomat Uni Eropa yang telah melakukan pelanggaran hukum internasional.
Selain menyita bantuan Uni Eropa yang ditujukan bagi warga Palestina di wilayah Tepi Barat, pemerintah Israel juga menuduh para diplomat Eropa telah melanggar hukum internasional dengan memberikan bantuan melalui wilayah Israel tanpa izin.
Melalui Kementerian Luar Negerinya pada hari minggu kemarin, pemerintah Israel mengkritik apa yang disebutnya sebagai kebijakan berat sebelah Uni Eropa terhadap Israel, dan pelanggaran yang dilakukan oleh para diplomat Eropa dengan mengabaikan putusan pengadilan Israel dengan dalih bantuan kemanusiaan.
Seorang juru bicara Kemenlu Israel membenarkan kepada wartawan “bahwa bantuan yang akan diserahkan para diplomat Uni Eropa, memang untuk membangun kembali desa-desa yang telah dihancurkan oleh pemerintah Israel.”
Uni Eropa pada hari Sabtu kemarin telah meminta penjelasan dari Israel melalui juru bicara kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Michael Mann, mengenai alasan Israel menyita pengiriman bantuan kemanusiaan yang diperuntukkan bagi warga Palestina di Tepi Barat.
Sementara itu, koordinator kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina, James Rowley, menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang penyitaan pemerintah Israel terjadi pada hari Jumat kemarin.
Sebelumnya pada bulan Juli lalu, Uni Eropa Memutuskan melarang memberikan bantuan keuangan kepada organisasi Israel yang beroperasi di wilayah pendudukan Palestina, yang menyebabkan kemarahan pemerintah Israel terhadap Uni Eropa. (Aljazeera/Zhd)
