Raja Abdullah II mengatakan pengumuman Trump mengenai Yerusalem akan menimbulkan “dampak berbahaya pada stabilitas dan keamanan kawasan ini”, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh istana kerajaan.
Ribuan mujahidin turun ke Amman dan kota-kota Yordania lainnya mengecam AS dan Israel serta Arab Saudi terkait kolusi kerajaan Teluk dalam keputusan Al Quds.
Pernyataan resmi Saudi menggambarkan langkah Trump sebagai “tidak dapat dibenarkan dan tidak bertanggung jawab”, dan “sebuah langkah kemunduran besar dalam upaya untuk memajukan proses perdamaian.”
Namun, menurut sebuah laporan oleh kantor berita Reuters, Putra Mahkota Salman dikatakan bertindak atas nama penasehat senior Gedung Putih Jared Kushner dan telah mempresentasikan rencana Amerika untuk perdamaian di Timur Tengah di hadapan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Skema AS tersebut dilaporkan melibatkan pembentukan sebuah negara Palestina yang terdiri dari Jalur Gaza dan bagian-bagian yang terputus dari Tepi Barat yang diduduki tanpa Al Quds Timur sebagai ibukotanya, dan tanpa menyelesaikan hak pengembalian pengungsi Palestina yang mengungsi ketika Israel didirikan pada tahun 1948.
Al Jazeera berbicara kepada tiga pejabat yang dekat dengan pimpinan Otoritas Palestina yang memastikan bahwa Putra Mahkota bin Salman menekan Abbas untuk menerima versi kenegaraan negara Palestina yang cair, tanpa ibukota pilihannya.
Bani Mustafa mengatakan Amerika Serikat dan mitra regionalnya tidak memasukkan Yordania dalam kesepakatan mengenai sebuah negara Palestina. Dia juga menunjukkan bahwa Jordan tidak diundang oleh Mesir untuk berpartisipasi dalam perundingan rekonsiliasi Palestina antara Fatah dan Hamas Oktober lalu.
