“Saya percaya bahwa Amerika Serikat harus membantu memimpin jalan menuju masa depan yang damai dan makmur bagi Israel dan Palestina. Kita perlu melihat dengan saksama apakah penjualan senjata ini benar-benar membantu melakukan itu, atau apakah itu hanya memicu konflik,” tutur dia, dilansir Al Jazeera.
Resolusi tersebut membutuhkan mayoritas sederhana untuk disahkan di kedua kamar Kongres sebelum mencapai meja Presiden Joe Biden, yang kemudian dapat memveto resolusi tersebut.
Kemudian akan membutuhkan dua pertiga mayoritas di kedua kamar parlemen untuk lolos, ambang batas yang tidak dapat diatasi.
Dukungan untuk Israel tetap kuat di antara para anggota parlemen AS, meskipun sekelompok progresif semakin menyerukan pendekatan yang lebih kritis kepada sekutu AS tersebut.
Hingga saat ini, AS menyediakan bantuan senilai USD3,8 miliar yang hampir tanpa syarat setiap tahun.
Semakin banyak Demokrat yang lebih moderat dan beberapa Republik juga telah bergabung dengan seruan untuk gencatan senjata di tengah eskalasi yang terus berlanjut.
Serangan brutal Israel telah menewaskan 230 warga Palestina, termasuk 65 anak-anak, di Gaza sejak 10 Mei.
Dua belas warga Israel, termasuk dua anak, juga tewas oleh roket yang ditembakkan kelompok pejuang di Gaza.
Setelah berhari-hari hening, Presiden AS Joe Biden menyuarakan dukungannya untuk gencatan senjata pada Senin melalui panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Pada Rabu, Biden membuat pernyataan tegasnya kepada Netanyahu sejak eskalasi dimulai, mengatakan kepadanya bahwa dia mengharapkan “penurunan yang signifikan hari ini di jalan menuju gencatan senjata.”
Tetap saja, pemimpin Israel setelah panggilan itu mengatakan dia “bertekad” untuk terus membombardir Gaza sampai “tujuan Israel terpenuhi”.
AS telah berulang kali memblokir pernyataan bersama Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata, dengan utusan AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan, “AS tidak menilai bahwa pernyataan publik saat ini akan membantu menurunkan ketegangan.”
Setelah sebelumnya dianggap sakral, penjualan senjata AS dan dukungan militer ke Israel semakin dipertanyakan secara terbuka oleh beberapa anggota parlemen.
Setelah memperkenalkan undang-undang untuk menghentikan penjualan senjata terbaru di DPR, anggota parlemen yang progresif, Alexandria Ocasio-Cortez menulis tweet, “AS tidak boleh menjadi stempel karet penjualan senjata kepada pemerintah Israel karena mereka menggunakan sumber daya kita untuk menargetkan kantor media internasional, sekolah, rumah sakit, misi kemanusiaan dan lokasi sipil untuk pemboman.”
“Kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia,” papar dia.[sindonews]
