Gerakan Perjuangan Hamas menyatakan bahwa keinginan Presiden Mahmoud Abbas untuk membatalkan Kementerian Pertahanan dan siapa yang menjabat Menteri Luar Negeri menjadi sebab utama penundaan pengumuman pemerintah konsensus nasional Palestina.
Hal ini diungkapkan jubir Hamas, Sami Abu Zuhri, pada Kamis (29/05) malam dalam sebuah pernyataan di akun Facebook resmi miliknya
Dalam akun Facebook miliknya, Sami Abu Zuhri menyatakan “perbedaan pandangan terhadap Riad al – Maliki sebagai Menteri Luar Negeri dan keinginan Abbas untuk menghapus Kementerian Pertahanan dan menggantinya dengan sebuah badan independen, menjadi dasar ditundanya pengumuman pemerintah konsensus Palestina.”
Sami Abu Zuhri menambahkan “Hamas berpendapat bahwa penghapusan tersebut akan menghilangkan kepentingan nasional bangsa Palestina.”
Sesuai dengan hukum yang berlaku, pengumuman pemerintahan nasional akan di undur selama 2 pekan ke depan untuk menyelesaikan perbedaan internal kedua faksi setelah berakhirnya 5 pekan masa pembentukan pemerintahan bersama.
Perlu diketahui bahwa Hamas dan Fatah telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi Palestina pada 23 April lalu, dan menyatakan akan membentuk pemerintahan konsensus nasional dalam 5 pekan setelah perjanjian damai di sepakati. (Rassd/Ram)
