Qardhawi Serukan Persatuan Nasional Palestina untuk Hadapi Israel

Seruan dukungan kepada pemerintah Palestina kembali disampaikan oleh Dr. Yusuf Qardhawi sebagai kepala Al-Ittihad Al-Alamy Li Ulama Al-Muslimin (Asosiasi Ulama Islam Internasional). Dalam keterangan yang diterima oleh Islamonline atas nama lembaga Asosiasi ulama menyebutkan, pemerintah Arab dan Islam secara keseluruhan wajib membela rakyat Palestina dari ancaman Israel.

Lengkapnya pernyataan Qardhawi itu berbunyi; hendaknya pemerintah Arab dan Islam seluruhnya “melakukan tindakan yang diwajibkan oleh agama, bahwa seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya, yang tidak boleh membuatnya menderita dan tidak boleh membiarkannya menjadi obyek orang-orang yang memusuhi. Inilah yang diharuskan dalam persatuan nasional, harga diri dan moral.”

Dalam keterangan yang ditandatangani oleh Yusuf Qardhawi itu juga disinggung tentang aksi serangan militer udara Israel di Ghaza yang menyebabkan sejumlah rakyat sipil Palestina meninggal. “Serangan terhadap warga sipil dengan misil tidak pernah dibenarkan oleh peraturan dan undang-undang manapun. Maka, mereka yang berdiam diri untuk tidak menolong kaum Muslimin yang sedang terzalimi, mereka tidak akan mendapat pihak yang menolong mereka kelak.”

Dijelaskan pula tentang kekhawatiran yang muncul akibat konflik internal yang terjadi di dalam tubuh rakyat Palestina antara Presiden Mahmud Abbas dengan pemerintahan terpilih di bawah kendali Hamas. Dikatakannya, “Tidak diragukan lagi bahwa semuanya menginginkan kemaslahatan umum untuk rakyat Palestina, mencari solusi yang adil, tapi kemaslahatan itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan persatuan nasional Palestina, menghormati keinginan rakyat Palestina, kerjasama yang gigih antara pemimpin negara dengan pemerintah terpilih….”

Seperti diberitakan, saat ini, Presiden Palestina Mahmud Abbas telah menetapkan 26 Juli sebagai tanggal untuk menyelenggarakan referendum mengenai pembentukan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel. Pengumumannya hari Sabtu itu disampaikan beberapa jam setelah sayap militer dari faksi Hamas yang memimpin pemerintahan melepaskan tembakan roket ke arah Israel untuk pertama kalinya dalam kurun waktu lebih dari satu tahun.

Referendum yang dengan jelas akan mengakui Israel itu, didasarkan pada sebuah dokumen yang ditulis oleh para tahanan Palestina yang mendekam dalam penjara Israel. Hamas telah menyatakan referendum itu ilegal atau tidak sah. Perdana Menteri Ismail Haniyyah dari kelompok Hamas mengatakan, dia akan membahas masalah itu dengan Presiden Mahmud Abbas dari faksi Fatah saingan Hamas

Qardhawi atas nama Asosiasi Ulama Internasional mengajak semua pihak di Palestina untuk meletakkan tangan bersama menghadapi serangan musuh Zionis, memerangi kerusakan, dan memperkuat pemerintahan karena dengan cara itu sajalah bisa diperoleh kemerdekaan Palestina. (na-str/iol)