Presiden Palestina Mahmud Abbas memberi batas waktu pada Hamas sampai akhir tahun ini, untuk memutuskan apakah akan meneruskan dialog atau otoritas Palestina akan memutuskan percepatan pemilu.
"Hari ini, kami akan menetapkan batas waktu sampai akhir tahun ini untuk keputusan menggelar dialog nasional. Jika permintaan kami tidak digubris, kami akan meminta pemilihan parlemen dan presiden baru," kata Abbas dalam pernyataannya yang disiarkan lewat televisi.
Hamas menyatakan keluar dari dialog untuk rekonsiliasi di Palestina yang dimediasi Mesir karena Abbas yang juga pimpinan Fatah menolak syarat Hamas agar pasukan keamanan Abbas membebaskan anggota Hamas yang ditangkap di Tepi Barat.
Presiden Abbas yang mendapat dukungan dari negara-negara Barat mengatakan, pemilu yang akan digelar nanti berdasarkan pada sistem perwakilan proporsional penuh dan bukan sistem semi proporsional seperti pada pemilu tahun 2006 yang dimenangkan oleh Hamas.
Abbas menetapkan perubahan itu dalam bentuk undang-undang yang disahkannya bulan September kemarin. Abbas nampaknya berusaha keras agar Hamas tidak menang lagi jika percepatan pemilu digelar. Namun Hamas dengan tegas menolak wacana percepatan pemilu yang dilontarkan Abbas dengan alasan, berdasarkan konstitusi Palestina Abbas tidak punya wewenang untuk membubarkan parlemen sebelum masanya habis pada bulan Januari tahun 2010 mendatang. Sedangkan masa pemerintahan Abbas akan berakhir bulan Januari 2009.
Hamas sudah menegaskan bahwa setelah masa jabatan Abbas berakhir, Hamas tidak akan mengakui Abbas lagi sebagai pemimpin otoritas Palestina. "Presiden otoritas Palestina berhak menyerukan pemilu presiden pada bulan Januari mendatang, tapi tidak punya hak untuk meminta percepatan pemilu parlemen," kata pimpinan Hamas, Khaled Meshaal dalam keterangannya di Damaskus.
Dalam pertemuan Dewan Sentral Palestine Liberation Organisation (PLO) hari Minggu kemarin, Abbas ditetapkan akan menjadi presiden Palestina jika negara Palestina terbentuk. Penetapan itu dikritik Hamas, "Abbas disebut sebagai presiden dari negara yang belum ada."
"Rakyat Palestina tidak membutuhkan negara yang cuma ada dalam angan-angan, waktu 20 tahun sudah cukup, Hamas menginginkan negara Palestina secara nyata," tukas Meshaal yang masih berada di pengasingan di Suriah. (ln/AFP/YN)
