Presiden Irak Jalal Talabani menegaskan tidak boleh ada basis militer di wilayah Kurdi tanpa persetujuan dari pemerintah Irak. Ia menepis pernyataan pemimpin Kurdi di utara Irak Massud Barzani yang menawarkan AS untuk membuka basis militernya di wilayah Kurdi jika pakta keamanan antara Irak dan militer AS gagal disahkan.
"Pasukan AS tidak mungkin tetap berada di wilayah Kurdistan tanpa persetujuan Baghdad. Kurdistan adalah bagian dari negara Irak dan konstitusi negara berlaku untuk semua wilayah," tegas Talabani yang juga seorang Kurdi Irak.
Bukan hanya Talabani, komunitas Muslim Syiah di Irak yang mendukung perjuangan Muqrada al-Sadr juga mengkritik pernyataan Barzani. "Kami menolak pernyataan Massud Barzani. Sikap itu mengingatkan kami kembali bahwa orang-orang Kurdi ingin memisahkan diri … negara ini punya konstitusi dan mereka harus menghormati konstitusi itu," tukas Syaikh Saleh al-Obeidi, juru bicara al-Sadr.
Dari Kurdistan, reporter al-Jazeera melaporkan bahwa banyak warga Kurdi di kota Irbil merasa lebih aman dengan keberadaan pasukan AS di wilayah itu. Sejak tahun 2003, suku Kurdi yang mendiami wilayah utara Irak kerap menjadi korban aksi-aksi kekerasan, sehingga banyak diantara masyarakat Kurdi yang berharap kehidupan mereka akan membaik dengan kehadiran AS di wilayah itu. (ln/aljz)
