Presiden AS George W. Bush menginginkan pemilu Palestina dilaksanakan sesuai jadwal pada 25 Januari mendatang dan warga Palestina di Al-Quds dibolehkan untuk memberikan hak suaranya. Hal tersebut disampaikan juru bicara Gedung Putih, Scott McClellan, Selasa (3/01). Menurutnya, Bush berharap pemilu akan menjadi langkah ke depan bagi kedua negara yang bertikai Palestina dan Israel sehingga keduanya bisa hidup berdampingan dengan damai.
Pelaksanaan pemilu legislatif di Palestina mendapat perhatian khusus dari dunia internasional terutama dari kwartet PBB, Uni Eropa, AS dan Rusia yang selama ini menjadi mediator Palestian dan Israel sampai tecapainya kesepakatan Peta Jalan Damai. Kekhawatiran muncul karena keikutsertaan Hamas dalam pemilu tersebut. Dunia internasional yang mencap Hamas sebagai organisasi teroris menilai Hamas tidak pantas ikut pemilu. Kekhawatiran internasional makin memuncak setelah pada pemilu lokal kemarin, terbukti Hamas mendapatkan banyak dukungan suara dari rakyat Palestina.
Lebih lanjut McClellan mengatakan, Presiden Bush yakin bahwa rakyat Palestina di Al-Quds selayaknya diizinkan untuk ikut pemilu. "Kami yakin bahwa setiap orang harus diberi akses memberikan suaranya. Persiapan-persiapan sudah dilakukan sejak lama untuk memastikan bahwa setiap orang bisa memilih dan kami percaya persiapan itu harus diwujudkan sekarang," katanya mengutip ucapan Bush.
Belum diketahui bagaimana sikap Israel atas pernyataan Bush ini, karena selama ini Israel menyatakan melarang warga Palestina di Al-Quds untuk ikut pemilu. Pejabat senior di kementerian luar negeri Israel, Gideon Meir mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan final soal warga Palestina di Al-Quds.
"Pembicaraan masih terus dilakukan tapi belum ada keputusan yang diambil," katanya seperti dikutip dari AFP.
Pada hari pertama kampanye pemilu Selasa kemarin, polisi Israel menghentikan dua kandidat utama pemilu Palestina untuk berkampanye di Al-Quds. Mustafa Barghuti, yang pada pemilu presiden kemarin menempati tempat kedua dan mantan juru runding Palestina, Hanan Ashrawi menentang larangan Israel itu. Akibatnya, Barghuti ditangkap dan Ashrawi dilarang melakukan aktivitas kampanye di Al-Quds
Atas penangkapan tersebut, PM Palestina Ahmad Qorei menyatakan pemilu tidak akan dilakukan di Yerusalem. "Al-Quds adalah kota yang dikuasai dan semua kandidat seharusnya bisa berkampanye dengan bebas," tegasnya.
Hal serupa juga diungkapkan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang mengancam akan menunda pemilu kecuali warga Palestina di Al-Quds dibolehkan ikut pemilu. (ln/iol)
