Polling: 44% Responden Palestina Tolak Ide Referendum

Tingkat dukungan terhadap rencana referendum menurun drastis. Dalam polling pendapat mutakhir di Palestina, terjadi penurunan 18% dalam satu pekan, terkait dukungan terhadap rencana referendum yang diusulkan oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas.

Referendum yang akan meminta pertanyaan setuju tidaknya rakyat Palestina terhadap ‘dokumen tahanan’ yang berisi pengakuan terhadap eksistensi negara Israel, rencananya akan digelar pada 26 Juli mendatang.

Polling diselenggarakan segera setelah Presiden Palestina mengemukakan dalam sebuah siaran pers, tentang rencana dan seruannya kepada rakyat Palestina di Tepi Barat, Ghaza dan Jerussalem Timur untuk mengikuti referendum terhadap ‘dokumen tahanan’ tersebut.

Hasil polling, sebanyak 18% responden mengubah pendapatnya dari setuju menjadi tidak setuju. Sementara 44% responden menolak tegas pelaksanaan referendum karena menyaksikan kebiadaban Israel dalam satu pekan terakhir terhadap rakyat Palestina hingga memakan korban lebih dari 25 orang. 34% responden menyebutkan tidak setuju dengan metode referendum untuk mengatasi krisis Palestina.

Polling tersebut juga menyingkap sisi lain soal ketidaktahuan rakyat Palestina terhadap isi ‘dokumen tahanan’ yang akan menjadi pijakan dalam referendum. Hanya 24% responden saja yang mengaku telah memahami isi ‘dokumen tahanan’. Selebihnya, 59% menyatakan tahu tapi tidak detail, dan 18% mengaku tidak mengetahui sama sekali prihal ‘dokumen tahanan’.

Seperti diketahui, beberapa hari terakhir, Hamas, Jihad Islam, Front Rakyat Pembebasan Palestina, dan sejumlah ormas Palestina menyatakan penolakannya secara final terhadap referendum. Mereka mengancam akan memboikot referendum jika tetap diselenggarakan. Dokumen tahanan yang disebut-sebut sebagai hasil rekomendasi seluruh tahanan Palestina itu juga menjadi rancu, lantaran sejumlah besar tahanan tokoh Palestina di penjara Israel justeru menyatakan tidak terlibat dalam prosesnya. Pejuang Hamas dan Jihad Islami, kemarin secara resmi menyatakan tidak bertanggung jawab atas isi dokumen yang membuat heboh lantaran memuat poin pengakuan terhadap Israel. (na-str/assabel)