Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyah berjanji akan membayar ribuan gaji pegawai pemerintahannya dalam beberapa hari mendatang. Embargo yang dilakukan dunia internasional sejak Hamas memimpin pemerintahan Palestina, menyebabkan ribuan pegawai negeri di negeri itu tidak menerima gaji sejak bulan Maret kemarin.
"Saya ingin mengumumkan bahwa kementerian keuangan akan mulai membayar gaji satu bulan penuh bagi mereka yang besar gaji bulanannya sampai 1.500 shekel (332 dollar). Pegawai yang gajinya sebesar itu jumlahnya 40.000 orang," kata Haniyah, Selasa (30/5).
Ia juga berjaji akan membayar gaji sekitar 125.000 pegawai pemerintahan yang besar gajinya lebih besar atau di atas 1.500 shekel.
Ismail Haniyah tidak menyebutkan darimana sumber dana untuk membayar gaji pegawai itu. Sejauh ini, bank-bank di Palestina masih menolak melakukan transfer dana untuk otoritas pemerintahan Palestina karena takut sangsi AS.
Juru bicara kabinet Ghazi Ahmad mengatakan, uang untuk membayar gaji pegawai itu berasal dari pendapatan dalam negeri dan sumbangan-sumbangan. Tidak transaksi melalui bank, tambah Ahmad tanpa memberi penjelasan lebih jauh.
Untuk memenuhi janjinya itu, pemerintah Palestina akan mengeluarkan dana sebesar 55 juta dollar. Dalam kondisi normal, pemerintah Palestina biasanya mengeluarkan dana 120 juta dollar per bulan untuk membayar gaji pegawai negeri.
Bersamaan dengan pengumuman pembayaran gaji oleh PM Palestina, di kota Ramallah, Tepi Barat, sekitar 1.200 pegawai negeri sipil melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor perdana menteri. Mereka menuntut pemerintah segera membayar gaji bulanan mereka.
Sejak embargo ekonomi dunia internasional terhadap pemerintahan Hamas, situasi dalam negeri Palestina mulai kacau. Untuk meredam kekacauan lebih jauh, Presiden Mahmud Abbas memberi ultimatum pada PM Haniyah untuk menentukan sikap dalam waktu 10 hari, terkait dengan sikap keras Hamas terhadap Israel. Batas waktu itu akan berakhir akhir pekan ini. Dalam ultimatumnya, Abbas meminta Hamas bersikap lunak terhadap Israel. Jika tidak, Abbas mengancam akan melakuan referendum pada bulan Juli mendatang.
PM Israel Ehud Olmert rencananya akan mengadakan pertemuan dengan Abbas dalam waktu dekat ini. Namun banyak yang pesimis, pertemuan itu akan memajukan proses perdamaian Palestina-Israel. (ln/aljz)
