Otorita Palestina (PA) menekankan bahwa mereka tidak akan menerima perjanjian damai dengan Tel Aviv dengan keharusan untuk mengakui Israel sebagai tanah air Yahudi.
Bertindak sebagai Ketua Otoritas Palestina Mahmud Abbas mengatakan Jumat kemarin (15/10) bahwa dalam kondisi apapun PA tidak akan menandatangani perjanjian dengan Israel yang mengharuskan penyerahan tanah atau pengakuan Israel sebagai tanah air Yahudi.
"PA mengakui keberadaan Israel pada tahun 1993, dan sekarang Israel harus mengakui negara Palestina sesuai dengan perbatasan tahun 1967," kata Abbas dalam pertemuan dengan anggota Knesset (Parlemen Israel) dari partai sayap kiri Hadash di Ramallah.
"Jika kita menunjukkan fleksibilitas atas isu kesepakatan damai akan ditandatangani lama," lanjut Abbas.
Abbas membuat pernyataan itu setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia akan setuju untuk menghentikan perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki jika Palestina mengakui Israel sebagai "sebuah negara Yahudi."
Tawaran Netanyahu sebagai sebuah "permintaan tidak bisa diterima," kata Yasser Abed Rabo, sekretaris Komite Eksekutif Pembebasan Palestina Organisasi , bahwa permintaan ini bertujuan untuk menggagalkan pelaksanaan hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka.
Putaran baru dari negosiasi langsung antara Israel dan Otoritas Palestina dimulai di Washington pada bulan September setelah absen 20 bulan. Namun pembicaraan mencapai kebuntuan setelah Israel menolak untuk memenuhi permintaan PA untuk memperpanjang pembekuan pemukiman sebagian di Tepi Barat dan kembali melanjutkan pekerjaan konstruksi ilegal setelah berakhirnya moratorium parsial 10-bulan.
PA telah berulang kali mengancam akan meninggalkan pembicaraan langsung yang disponsori AS dengan Tel Aviv jika Israel kembali melanjutkan pembangunan pemukiman.
Palestina percaya bahwa perluasan permukiman Yahudi di tanah pendudukan mereka akan membuat pembentukan negara Palestina tidak mungkin terjadi di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Liga Arab mendukung keputusan Abbas untuk menangguhkan pembicaraan dan telah memberikan AS satu bulan untuk mengakhiri kebuntuan.(fq/prtv)
