.jpg?w=1140&ssl=1)
Perdana Menteri Ismail Haniyah dan Presiden Mahmud Abbas akhirnya menyepakati Kabinet Al-Wihdah Al-Wathaniyyah Palestina (Persatuan Nasional Palestina) dan program-program yang sudah dirancang pun telah disiapkan.
IslamOnline memuat teks asli dari program-program kabinet pemerintahan koalisi itu. Secara garis besar ada delapan program besar, yaitu berkaitan dengan politik, sikap terhadap penjajah Zionis Israel, keamanan, hukum, perangkat nilai-nilai, kondisi ekonomi, islah, dan hubungan internasional.
Yang menarik diungkap adalah program pada tataran politik, di mana pada poin pertama disebutkan, kabinet menegaskan bahwa kunci keamanan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah adalah penghapusan penjajahan Israel di semua tanah Palestina dan mengakui hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Pada bagian lain program politik ditegaskan, kabinet berkomitmen untuk menjaga kepentingan-kepentingan nasional dan hak-hak bangsa Palestina. Karenanya, kabinet menghormati semua resolusi internasional dan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditandatangani faksi Fatah.
Penjelasan lain pada program politik adalah, kabinet menolak keras istilah "negara yang mempunyai batas non-permanen", kabinet berpegang pada prinsip hak-hak pengungsi dan hak kembalinya mereka ke Palestina, dan kabinet akan terus bekerja untuk pembebasan para tawanan Palestina di penjara-penjara Israel.
Sementara terkait aksi-aksi Israel terhadap rakyat Palestina berupa pembunuhan, penangkapan dan penghancuran, dalam agenda politik Kabinet Persatuan itu disebutkan bahwa pemerintahan koalisi akan melawan semua itu. Sementara untuk kota suci Al-Quds, kabinet mempunyai kebijakan khusus.
Pada bagian lain agenda politik disebutkan bahwa, kabinet akan mengokohkan hubungan dengan negara-negara Arab dan Islam, serta akan tbersikap terbuka dan bekerja sama dengan kawasan regional dan internasional atas prinsip saling menghormati. (ilyas/iol)
