Menteri Dalam Negeri Palestina Said Siyam, mengumumkan pembentukan pasukan khusus bersenjata di bawah pimpinan Jamal Abu Samhadana yang ditunjuk sebagai direktur jenderal kementerian dalam negeri. Posisi ini bukan diberi wewenang untuk mengatur kepolisian dan kekuatan-kekuatan sipil serta aparat keamanan.
.jpg?w=1140&ssl=1)
Abu Samhadana,45, yang juga mengetuai Popular Resistance Committee adalah salah satu tokoh yang paling diincar Israel. Ia pernah lolos dari dua kali percobaan pembunuhan yang dilakukan Israel. Atas jabatan barunya itu, Abu Samhadana diberi pangkat kolonel. Tugasnya antara lain merekrut ratusan sukarelawan untuk mendukung pasukan keamanan yang selama ini didominasi oleh Fatah.
Penunjukkan ini diumumkan di tengah ketegangan antara Hamas dan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang secara resmi memiliki wewenang terhadap penunjukkan dan tanggung jawab keamanan. Penunjukkan itu juga menimbulkan kemarahan pihak AS dan Israel.
"Kami ingin mengakhiri kekacauan keamanan dan aktivitas ilegal di wilayah Palestina. Kami butuh semua orang untuk mendukung kami dalam misi ini," kata Siam di tengah pendukungnya di kota Gaza.
Kekacauan kerap terjadi di wilayah-wilayah Palestina di mana kelompok-kelompok bersenjata sering beroperasi tidak sesuai hukum dan otoritas yang berwenang terbukti tidak mampu mengatasinya.
Juru bicara kementerian dalam negeri Khalid Abu Hilal mengatakan, kekuatan baru ini akan dibentuk dari ratusan pejuang dari sayap bersenjata semua faksi yang ada dan akan mendukung tugas aparat keamanan dan polisi. Mereka tidak akan diberi gaji, tapi bekerja secara sukarela.
Ditanya apakah kekuatan baru itu akan mengikutsertakan sayap militer Hamas, Brigade Izzudin al-Qassam, Abu Hilal hanya menjawab bahwa pasukan khusus itu berasal dari ‘semua faksi.’
Reaksi Israel dan AS
AS dan Israel mengecam penunjukkan Abu Samhadana yang akan memegang komando pasukan keamanan Palestina. Juru bicara departemen luar negeri AS Sean McCormack menyatakan, penunjukkan itu menunjukkan karakter alamiah lain dari pemerintahan Hamas dan merupakan pelecehan terhadap kepentingan dunia internasional yang telah menyampaikan pesat kuat pada Hamas akan berubah.
Ia menambahkan, AS akan menekan pemerintah Palestina agar membuktikan bahwa mereka bisa mencegah tindakan-tindakan teror dan membubarkan kelompok-kelompok teror seperti yang disyaratkan dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh pemerintahan Palestina sebelumnya.
Pejabat kementerian luar negeri Israel, Gideon Meir juga mengungkapkan hal yang sama. "Jika seseorang membutuhkan bukti tentang hubungan pemerintah Hamas dan teror-teror yang dilakukan orang Palestina, penunjukkan ini merupakan bukti kuat adanya hubungan itu. Ini seperti membiarkan seekor srigala untuk menjaga kandang ayam" kata Meir pada AFP.
Sementara itu,kelompok Jihad Islam mengumumkan tidak akan ambil bagian dalam pasukan khusus baru yang akan dibentuk itu. Juru bicara Jihad Islam Abu Abdullah menegaskan, misi mereka adalah melawan pendudukan Israel. (ln/aljz)
