Pemerintahan Palestina di Gaza yang dipimpin oleh perdana menteri Ismail Haniyah menuntut Inggris sekali lagi untuk menyatakan tanggung jawab publik atas deklarasi Balfour, dan harus meminta maaf kepada rakyat Palestina serta menebus sejarah kejahatan terhadap bangsa Palestina.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Selasa kemarin (2/11) pada peringatan tahun ke 93 atas deklarasi bencana ini, pemerintahan di Gaza meminta Inggris untuk bekerja keras mendapatkan kembali semua hak yang direbut Israel terhadap orang-orang Palestina yang dibantai dan diusir dari rumah mereka sebagai akibat dari janji untuk memberikan tanah air untuk orang Yahudi dari negara yang berbeda.
Pernyataan itu menekankan bahwa hak rakyat Palestina atas tanah air historis mereka dari laut hingga sungai tanpa mengambil satu inci tanah mereka dan hak mereka untuk mendapatkan kompensasi atas semua kerugian nyawa dan harta yang ditimbulkan sebagai akibat dari kejahatan Inggris (Deklarasi Balfour).
Pernyataan itu menekankan juga perlunya menuntut semua penjahat perang Israel atas kejahatan dan pembantaian yang dilakukan entitas Zionis sepanjang sejarah terhadap rakyat Palestina, yang terakhir adalah perang zionis di Jalur Gaza yang merenggut nyawa ribuan warga sipil.
Faksi pejuang Palestina yang berbeda juga menerbitkan laporan pada peringatan ke-93 tahun Deklarasi Balfour dengan menuntut Inggris untuk meminta maaf atas kejahatan sejarah terhadap rakyat Palestina dan mereka harus bekerja keras menghapus pendudukan Zionis dari tanah Palestina.
Gerakan Hamas menyatakan pada bagiannya bahwa mereka akan tetap membela hak-hak bangsa Palestina, secara konstan dan berjuang untuk melindungi tempat-tempat suci dan melakukan pilihan perlawanan terhadap zionis sampai mereka mengembalikan semua hak yang dirampas dari Palestina dan membebaskan Palestina dari penjajahan Israel.
Hamas dalam pernyataannya menyorot bahwa deklarasi Balfour tidak adil dan ilegal karena Inggris memberikan sesuatu yang bukan miliknya dirinya sendiri dan menyatakan diri sebagai pengawal rakyat Palestina.
Pernyataan Hamas menggarisbawahi bahwa rakyat Palestina tidak terikat oleh komitmen politik terhadap pendudukan Zionis dan Inggris dan sekutu-sekutunya bertanggung jawab penuh atas didirikannya badan Zionis di tanah Palestina dan untuk semua kejahatan yang terjadi terhadap mereka dan masih terjadi sampai sekarang terhadap yahudi di tangan neo-Nazi.
Pada bagian lain, Front pembebasan rakyat Palestina – perintah umum (PFLP-GC) menyatakan bahwa mengakui negara Yahudi merupakan pengkhianatan tingkat tinggi yang memerlukan hukuman terhadap mereka yang mendukung gagasan seperti itu.
"Hak kita untuk tanah Palestina adalah seluruh wilayah Palestina tanpa mengorbankan satu inci pun tanahnya," tegas PFLP-GC.
Gerakan Jihad Islam sendiri menyatakan bahwa mengakui negara Yahudi lebih berbahaya daripada deklarasi Balfour, menekankan bahwa pengakuan tersebut akan menjadi pengadilan melawan perjuangan dan pengorbanan rakyat Palestina sepanjang sejarah.
Jihad Islam menganggap desakan otoritas Palestina untuk melanjutkan proses perdamaian dengan pendudukan Israel sebagai satu-satunya pilihan untuk mengakhiri konflik telah membawa bencana di Palestina. (fq/pic)
