PBB, AS, Rusia dan Uni Eropa, kuartet yang menengahi pertikaian Palestina-Israel, menekan Palestina agar tidak mengikutsertakan faksi pejuang Hamas dalam struktur pemerintahannya nanti. Tekanan ini disampaikan melalui pernyataan yang mereka keluarkan pekan ini, meski tidak secara langsung menyebut nama Hamas. Dalam pernyataan resminya, kuartet tersebut hanya menyatakan kabinet di Palestina selayaknya tidak mengikutsertakan orang-orang yang tidak punya komitmen terhadap prinsip ‘hak Israel untuk eksis’ secara damai dan aman serta mereka yang tidak ingin mengakhiri kekerasan dan terorisme.
Meski tidak secara langsung menyebut ‘nama’ namun cukup jelas bahwa pernyataan itu ditujukan ke Hamas, faksi pejuang yang paling banyak mendapat dukungan di kalangan rakyat Paletina.
Pernyataan kuartet itu tentu saja membuat Hamas berang. "Pernyataan itu merupakan campur tangan dalam urusan dalam negeri Palestina," kata Ismail Haniyah, salah seorang pemimpin Hamas. Menurutnya, pernyataan seperti itu kontradiktif karena melarang kelompok tertentu ikut serta dalam pemilu bulan Januari mendatang.
Selama ini, pihak Barat banyak yang melontarkan kekhawatirannya bahkan ancaman untuk menghentikan bantuannya ke Palestina jika Hamas ikut pemilu. Ancaman dan kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat banyak yang memperkirakan Hamas akan kembali unggul dalam pemilu bulan Januari nanti, setelah sebelumnya unggul di beberapa wilayah dalam pemilu lokal.
Mereka yang mengungkapkan kekhawatirannya akan eksistensi Hamas antara lain Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Javier Solana. Pada 18 Desember ia menyatakan, akan sangat sulit "bantuan dan uang akan terus mengalir ke otoritas Palestina," jika Hamas ikut pemilu.
Dalam resolusi dewan perwakilan AS tanggal 16 Desember disebutkan, Otoritas Palestian akan menghadapi resiko kehilangan bantuan finansial AS dan bantuan lainnya jika Hamas ikut pemilu.
Nasib Al Quds
Sampai sejauh ini, belum pasti bagaimana nasib warga Palestina di Yerusalem setelah pihak Israel menyatakan melarang mereka ikut dalam pemilu Palestina bulan Januari nanti. Meski kabar terakhir yang berkembang, Israel sedang mempertibangkan untuk mencabut larangan itu. Meski demikian PM Israel Ariel Sharon bersikeras akan mengacaukan Pemilu Palestina kalau Hamas tetap ikut pemilu.
Kuartet PBB, Uni Eropa, AS dan Rusia hanya mengeluarkan himbauan agar Israel dan Otorita Palestina bekerja sama untuk memastikan warga Palestina di Al-Quds bisa ikut pemilu.
Sementara itu, semua faksi di Palestina menyatakan akan ikut menyukseskan pemilu tanggal 25 Januari 2006, kecuali kelompok Jihad Islam yang memutuskan memboikot pemilu. (ln/iol)
