Di tengah upaya rekonsiliasi, Fatah menggelar operasi penangkapan terhadap pejuang-pejuang Hamas dan Jihad Islam di Tepi Barat.
Jihad Islam hari Rabu kemarin menyatakan, dalam beberapa hari ini pasukan keamanan Mahmoud Abbas-presiden Palestina dari Fatah-menangkap 30 pejuang Jihad Islam. Hamas juga menyatakan bahwa pasukan otoritas Palestina menangkap 39 pejuang Hamas termasuk seorang putera anggota parlemen Palestina dari Hamas.
Menurut Hamas, operasi penangkapan yang dilakukan pasukan Fatah terhadap pejuang-pejuang mereka dilakukan di Bethlehem, Ramallah, Qalqiliya, Jenin, Tulkarim dan al-Khalil. Sementara Jihad Islam mengatakan, anggota mereka ditangkap dari rumah-rumah dan di masjid-masjid di Jenin dan Tulkarim.
Anggota Senior Jihad Islam, Abu al-Qassem mengecam tindakan pasukan Mahmoud Abbas dari Fatah. Ia menuding aparat keamanan otoritas Palestina telah mengganggu upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas yang sedang melakukan pembicaraan lanjutan di Kairo, Mesir.
"Aparatus otoritas Palestina melakukan penangkapan pada saat pemerintahan di Ramallah mengatakan ingin menyukseskan dialog di Kairo," tukas Abu al-Qassam.
Hamas Tolak Fayyad
Dialog antara Hamas-Fatah yang dimediasi Mesir untuk membentuk pemerintahan bersatu di Palestina masih berlangsung di Kairo. Dalam pertemuan itu, Hamas meminta Fatah untuk menghormati hasil pemilu parlemen tahun 2006 yang dimenangkan Hamas, dan memberi keleluasaan pada Hamas untuk memilih perdana menteri Palestina.
Pejabat senior Hamas, Mushir al-Masri menegaskan, sebagai pemenang pemilu parlemen tahun 2006 kemarin, Hamas berhak menentukan siapa yang akan duduk sebagai perdana menteri jika pemerintahan nasional bersatu terbentuk.
Al-Masri menyatakan, Hamas menolak pemerintahan bersatu yang dipimpin Salam Fayyad, perdana menteri yang ditunjuk Abbas setelah memecat secara sepihak perdana menteri Ismail Haniyah dari Hamas pada tahun 2007.
Penasehat Ismail Haniyah, Youssef Rizqa dalam pernyataanya juga menyatakan bahwa Hamas menolak perdana menteri Fayyad. "Kami tidak akan pernah menerima Fayyad bukan hanya karena ia telah melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina dan pada para pejuang kami di Tepi Barat, tapi juga karena Fayyad dan Abbas tidak memiliki legalitas untuk mencalonkan siapapun," tukas Rizqa. (ln/prtv)
